Kompas TV nasional berita kompas tv

Veronica Koman Diminta Kembalikan Beasiswa Rp 773 Juta

Kamis, 13 Agustus 2020 | 10:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pegiat Hak Asasi Manusia, Veronica Koman, mengaku diminta pemerintah untuk mengembalikan uang beasiswa senilai Rp 773 juta yang pernah diterima saat menempuh jenjang pendidikan master di Australia.

Vero menyebut mendapat hukuman finansial sebagai bentuk penekanan pemerintah agar dirinya berhenti berbicara dan mengadvokasi isu HAM di Papua.

Vero menyebut hukuman ini merupakan kali keempat setelah ia sempat menerima sejumlah sanksi dan hukuman lain.

Salah satunya red notice dari interpol karena sejumlah advokasi HAM Papua yang pernah dilakukan.

Dalam press rilis yang ia unggah dalam laman media sosial Facebook miliknya, Veronica menulis pemerintah memaksa saya mengembalikan beasiswa yang pernah diberikan pada september 2016 adapun jumlah dana yang diminta sebesar lebih dari Rp 773 juta.

Vero menulis permintaan LPDP ini dibuat berdasarkan klaim bahwa saya tidak mematuhi ketentuan harus kembali ke Indonesia setelah masa studi usai.

Vero mengklaim sudah kembali ke Indonesia pada September 2018 setelah menyelesaikan program master of laws di Australian National University.

Dikutip dari laman Tempo.com, Direktur Utama LPDP, Rionald Silaban, membenarkan permintaan tersebut.

Salah satu alasannya karena Veronica Koman menolak kembali ke Indonesia setelah selesai studi.

LPDP juga telah melakukan serangkaian proses pemanggilan kepada Veronica Koman.

Betul bahwa LDPD meminta Veronica Koman Liau untuk mengembalikan seluruh dana beasiswa yang sudah kami keluarkan dan yang bersangkutan menolak kembali ke Indonesia.

Editor : Reny Mardika



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:08
HARI INI BARESKRIM POLRI BERENCANA PANGGIL KEMBALI 12 SAKSI KASUS KEBAKARAN GEDUNG KEJAGUNG   ICW DESAK MA BENTUK TIM INVESTIGASI INTERNAL DALAM KASUS DUGAAN SUAP DAN GRATIFIKASI EKS SEKRETARIS MA NURHADI   BARESKRIM POLRI KEMBALI LIMPAHKAN BERKAS PERKARA KASUS DUGAAN SUAP PENGHAPUSAN “RED NOTICE” DJOKO TJANDRA KE JPU   PP MUHAMMADIYAH MINTA KPU, KEMENDAGRI, DAN DPR MENINJAU KEMBALI PELAKSANAAN PILKADA 2020 DI TENGAH PANDEMI   KASUS COVID-19 TERUS MENINGKAT, KPU BELUM BERENCANA TUNDA PILKADA 2020   PT KCI WAJIBKAN SEMUA PENUMPANG KRL MENGGUNAKAN MASKER MEDIS ATAU MASKER KAIN TIGA LAPIS   MULAI HARI INI, PT KCI RESMI LARANG PENUMPANG KRL MENGGUNAKAN “BUFF“ DAN MASKER JENIS “SCUBA”   HINGGA 21 SEPTEMBER 2020, 3.852 PASIEN POSITIF COVID-19 JALANI PERAWATAN DI RUMAH SAKIT DARURAT WISMA ATLET KEMAYORAN   TOWER 4 RUMAH SAKIT DARURAT COVID-19 WISMA ATLET KEMAYORAN RESMI BEROPERASI HARI INI   KOMITE PEMILIH INDONESIA MENILAI PERLU ADA EVALUASI MUNCULNYA DESAKAN PENUNDAAN PILKADA 2020 AKIBAT PANDEMI   MULAI HARI INI, PEMKOT TANGSEL KEMBALI PERPANJANG PSBB DENGAN MEMPERKETAT PENGAWASAN PROTOKOL KESEHATAN   PT KCI SEBUT JUMLAH PENUMPANG KRL TURUN 21 PERSEN SELAMA SEPEKAN PSBB DIBERLAKUKAN   BUPATI ACEH BARAT RAMLI MS TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19 DARI HASIL PEMERIKSAAN TES USAP   PEMPROV DKI: 693 JENAZAH DIMAKAMKAN DENGAN MEKANISME PROTOKOL COVID-19 DALAM DUA PEKAN TERAKHIR DI JAKARTA