JAKARTA, KOMPAS.TV - Persaingan memperebutkan jabatan kepala daerah terbilang sangat sengit di setiap pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Tak terkecuali kepala daerah setingkat wali kota.
Pilkada Solo pun menjadi salah satu kontestasi pilwalkot yang paling jadi sorotan publik belakangan ini. Betapa tidak, kontestasi Pilkada Solo salah satu calonnya yakni Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Presiden Petahana Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Jelang Pilkada Serentak, Gibran: Saya Siap Tempur!
Sebagai posisi yang diperebutkan banyak orang, lalu berapa gaji seorang wali kota?
Gaji wali kota diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daearh/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.
Hingga saat ini, belum ada perubahan atas PP yang mengatur gaji kepala daerah di tingkat kabupaten/kota tersebut. PP tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980.
Artinya, sejak era Presiden Abdrurrahman Wahid, belum ada kenaikan gaji pokok kepala daerah. Disebutkan di PP tersebut, gaji pokok kepala daerah setingkat wali kota ditetapkan sebesar Rp 2,1 juta per bulannya.
Sementara itu, gaji pokok seorang wakil wali kota ditetapkan sebesar Rp 1,8 juta per bulan. Meski terbilang kecil untuk gaji pokok seorang kepala daerah, wali kota masih menerima sejumlah tunjangan yang besarannya di atas gaji pokoknya.
"Selain gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 59 Tahun 2000.
Baca Juga: PSI Ngaku Ditawari Uang Fantastis untuk Menentang Gibran Maju Pilkada Solo
Tunjangan wali kota
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.