Kompas TV kolom budiman tanuredjo

Babak Baru Pertarungan Djoko Tjandra, Polisi dan Otto Hasibuan di Era Jokowi - Opini Budiman Eps.19

Sabtu, 8 Agustus 2020 | 09:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Penangkapan Djoko Tjandra bukanlah akhir dari kasusnya, tapi justru baru pertarungan awal. Perlawanan hukum antara Djoko Tjandra atau Joker dengan pemerintah.

Melihat perjalanan kasus itu, Joker adalah orang hebat. Dia punya jaringan hukum dan politik yang luas. Pertarungan hukum antara Joker dengan penegak hukum sudah terjadi sejak tahun 1999 dan hingga 2020. Sudah 21 tahun lebih.

Melintasi lima presiden, Presiden BJ Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Melewati lima ketua mahkamah agung, 11 jaksa agung ditambah 3 plt jaksa agung dan 13 kapolri.

Kasusnya belum selesai. Bukan main memang, sebuah perlawan hukum yang sangat lama, membutuhkan daya tahan yang luar biasa.

Penangkapan Joker oleh Polri di era Presiden Jokowi adalah awal pertarungan hukum yang tampaknya di panggung depan, dan pertarungan antara kelompok elite politik dan pertarungan antara para mafia hukum di panggung belakang. Kelihaian dan ketegasan aparat akan diuji.

Ada tiga pertarungan yang bakal terjadi? Pertarungan di depan dan pertarungan di panggung belakang yang mungkin tidak terlihat:

1.       Joker akan mengajukan PK. Diawali dengan mengganti pengacara, strategi  PK akan dijalankan. Ada  peluang hukum terbuka. Penetapan PN Jaksel yang tidak menerima PK—bukan berarti ditolak – bisa diajukan PK baru.

2.       Polri akan menjerat kembali Joker dan pengacaranya Anita Kolopaking dengan dugaan penggunaan surat palsu atau pasal lain. Termasuk soal gratifikasi, penjeratan dilakukan dengan melibatkan polri, advokat dan kemungkinan jaksa, polri dan advokat yang terlibat.

3.       Pembersihan ke dalam, advokat, polisi dan jaksa termasuk membersihkan para mafia hukum. Ini momentum baik untuk membersihkan jaringan pemain perkara, baik di mahkamah, peradilan, kepolisian dan kejaksaan. Jika memang mau bisa ditelusuri, siapa pembocoran Putusan MA, sehingga Joker bisa kabur duluan.

Penulis : Sadryna Evanalia



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Komitmen TNI Polri Kejar DPO MIT Poso

Selasa, 1 Desember 2020 | 09:53 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
09:56
MENDAGRI TITO KARNAVIAN DORONG KEPALA DAERAH SERIUS DALAM MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN   MENAG FACHRUL RAZI BERHARAP FORUM ZAKAT DUNIA DAPAT BANTU MENYELESAIKAN KETIMPANGAN ANTARA NEGARA MUSLIM    MENAG FACHRUL RAZI TERBITKAN PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN IBADAH DAN PERAYAAN NATAL DI MASA PANDEMI   MENTERI BUMN ERICK THOHIR: NEGARA AKAN MENJAMIN KEAMANAN POLIS ASURANSI PARA NASABAH ASURANSI JIWASRAYA   BENTENG VASTENBURG SOLO AKAN DIJADIKAN RUMAH KARANTINA BAGI PEMUDIK YANG NEKAT PULANG SAAT LIBUR PANJANG AKHIR TAHUN   PEMKOT SOLO TUTUP SEMENTARA PASAR GEDE SISI TIMUR SELAMA SEPEKAN SETELAH 11 PEDAGANG DINYATAKAN POSITIF COVID-19   IKATAN DOKTER INDONESIA: LIBUR BERSAMA BERPOTENSI PICU TERJADINYA KERUMUNAN DAN LONJAKAN PENULARAN COVID-19   PERLUDEM MEMINTA PEMERINTAH PERKUAT KOORDINASI MITIGASI POTENSI PENULARAN COVID-19 SAAT PILKADA SERENTAK 2020   WAPRES MA'RUF AMIN BERHARAP FORUM ZAKAT DUNIA DAPAT MEMBANTU PEMULIHAN EKONOMI DUNIA PASCA PANDEMI COVID-19   KASUS COVID-19 MENINGKAT, RSD WISMA ATLET KEMAYORAN KLAIM KAPASITAS TAMPUNG PASIEN DAPAT BERTAHAN HINGGA AKHIR 2020   BPBD: PENGUNGSIAN GUNUNG ILI LEWOTOLOK MENGUTAMAKAN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK CEGAH PENULARAN COVID-19   WALI KOTA BEKASI AKAN TAMBAH TEMPAT TIDUR DI RUANG ISOLASI DI STADION PATRIOT CANDRABHAGA   PRESIDEN: PEMERINTAH AKAN BERI SANTUNAN KEPADA KELUARGA KORBAN PEMBUNUHAN DAN TERORISME DI KABUPATEN SIGI, SULTENG    PRESIDEN JOKOWI TEGASKAN TAK ADA TEMPAT UNTUK TERORISME DI INDONESIA