Ramai Soal Bjorka, Pakar Siber Sebut Masalah Utama Pada Pengelolaan Data yang Buruk oleh Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Di tengah ramainya perbincangan soal peretas atau hacker dengan nama akun Bjorka, Pakar Keamanan Siber Alfons Tanujaya mengungkapkan bahwa persoalan utama dari peristiwa kebocoran data akhir-akhir ini ialah pengelolaan data yang buruk oleh pemerintah.

"Sebenarnya masalah utamanya bukan di Bjorka. Bahwa dia melanggar hukum dan melakukan doxing itu perlu berhadapan dengan hukum, saya setuju," kata Alfons pada program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Rabu (14/9/2022).

"Masalah utamanya adalah kebocoran data yang dikelola dengan buruk oleh instansi pemerintah," imbuhnya.

Ia menilai, meski nantinya Bjorka berhasil ditangkap, dalam waktu tiga hingga enam bulan lagi akan muncul peretas lain apabila kebocoran data tidak dibenahi.

"Tapi kalau instansi (pemerintah) ini membenahi datanya, maka Bjorka perlahan akan menghilang. Saya pikir itu yang lebih tepat," ungkapnya.

Baca Juga: Imbas Hacker Bjorka Bocorkan Data, Pemerintah Bentuk Satgas Perlindungan Data, Libatkan BIN dan BSSN

Sebelumnya diberitakan KOMPAS.TV, pemerintah hari ini telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Generasi milenials

Terkait Satgas Perlindungan Data itu, Alfons menilai bahwa sudah saatnya generasi milenials berperan dalam pengelolaan data. 

"Jadi andaikan Bjorka berhasil ditangkap oleh satgas khusus (Satgas Perlindungan Data -red), Kominfo, BIN, BSSN, Polri. Itu rasanya satu pemuda, mungkin umur 20-an harus dikeroyok empat instansi," ungkap dia.

"Udah saatnya anak muda, saatnya milenials," imbuhnya.

Penulis : Nadia Intan Fajarlie Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV