Pangdam Brawijaya Tegur Keras Kepala Daerah Surabaya Raya Soal Penanganan Covid-19: Jangan Drama

SURABAYA, KOMPAS TV - Pangdam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah, menegur keras Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan kepala daerah lainnya di Surabaya Raya termasuk Bupati Sidoarjo, dan Bupati Gresik soal penanganan Covid-19.

Widodo Iryansyah meminta kepada para kepala daerah tersebut untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menangani wabah virus corona atau Covid-19.

Demikian hal tersebut disampaikan Widodo dalam rapat koordinasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur pada Senin (8/6/2020).

Baca Juga: Menanti Keputusan Khofifah Jelang PSBB Surabaya Raya Berakhir, Risma: Semoga Diterima

Menurut Widodo, dirinya menyampaikan demikian karena menilai sampai saat ini para kepala daerah tersebut kurang serius, sehingga jumlah kasus Covid-19 di wilayah tersebut masih terus meningkat.

"Saya minta untuk menyelesaikan masalah Covid-19 ini jangan cuma pakai data, fakta atau drama dan sebagainya. Mari kita real semuanya," kata Widodo. 

Widodo menuturkan, pemerintah daerah di Surabaya Raya tidak serius karena tak punya aturan tegas dari Peraturan Wali Kota (Perwali) atau Peraturan Bupati (Perbup) terkait penanganan Covid-19. 

Akibatnya, kerap terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Sebab, sejauh ini mereka yang melakukan pelanggaran hanya diberi peringatan, sehingga mengulanginya kembali di kemudian hari.

Baca Juga: Hasto Kristiyanto Minta Khofifah Hentikan Rivalitas Politik dengan Risma Soal Penanganan Covid-19

"Kalau memungkinkan Perwali dan Perbup dipertajam lagi. Berilah aturan Perwali dan Perbup dengan tegas. Kami siap mengawal,” ujarnya. 

Widodo menambahkan, Panglima TNI bahkan telah menginstruksikan untuk membantu daerah dalam mendisiplinkan masyarakat di tempat-tempat keramaian dari tanggal 1 sampai 14 Juni 2020.

Adapun operasi tersebut akan dilakukan di bandara, stasiun, dan juga tempat layanan publik demi keselamatan bersama.

Baca Juga: Alasan Kuat Risma Minta PSBB Surabaya Dihentikan Meski Kasus Corona Masih Tinggi

"Kita bantulah. Bahkan panglima TNI sudah menginstruksikan lewat telegram untuk kita melakukan operasi pengetatan protokol kesehatan selama dua minggu di tempat-tempat keramaian, dan ini sudah kami lakukan," ucapnya.

Karena itu, Widodo menuturkan, perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk bersama-sama memerangi Covid-19. 

"Kita semua ingin penyebaran Covid-19 segera tuntas dan selesai. Kita juga sepenuhnya mendukung apa yang dibutuhkan Pemda," tutur dia.

"Tapi kalau yang didukung setengah-setengah ya susah, sama saja."

Menurut Widodo, jika kondisi pandemi Covid-19 terus berkelanjutan, maka yang menjadi korban adalah masyarakat.

Baca Juga: Khofifah Akui Surabaya, Gersik dan Sidoarjo Belum Aman dari Covid-19

Jika masyarakat menengah ke atas yang menjadi korban, maka mereka masih bisa tenang karena mempunyai tabungan.

Namun berbeda dengan masyarakat menengah ke bawah dan bekerja di sektor informal, maka hidupnya semakin sulit karena tidak bisa bekerja dan tidak bisa mencari makan.

Menurut Widodo, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus bersatu dan berkomitmen.

Sementara itu, Kapolda Jatim, Irjen Mohammad Fadil Imran, meminta kepada pemerintah daerah untuk menghilangkan egonya masing-masing.

Baca Juga: Khofifah: 3 Daerah Akan Teken Pakta Integritas Untuk Tekan Penyebaran Covid-19

Pasalnya, dalam kondisi saat ini dibutuhkan kerja sama semua pihak dalam memerangi Covid-19 agar tidak menyebar semakin luas di masyarakat. 

“Kita hilangkan ego, kita hilangkan kepentingan sektoral, kita ikhlas sehingga masyarkat kita bebas dari Covid-19,” kata Fadil.

Dia menyampaikan, bahwa TNI dan Polri telah memberikan perhatian penuh kepada Jawa Timur untuk segera mengatasi masalah Covid-19.

Penulis : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV