IDI Makassar Minta Kepada PJ Walikota, Penerapan Protokol Kesehatan Lebih Ketat dan Detail

MAKASSAR, KOMPAS TV - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar menyesalkan kebijakan Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Yusran Jusuf, yang terkesan mengabaikan protokol kesehatan di tengah pandemi covid-19. Mulai dari memperbolehkan seluruh tempat usaha buka, termasuk mal hingga memperbolehkan penyelenggaraan resepsi pernikahan.

Humas IDI Kota Makassar, dr Wachyudi Muchsin, berpendapat kebijakan itu sama saja mengabaikan perjuangan tenaga medis yang bertaruh nyawa dalam penanganan virus corona. Begitu pula dengan masyarakat yang sudah dua sampai tiga bulan patuh menerapkan anjuran pemerintah tetap tinggal di rumah. 

"Merasa sia-sia perjuangan yang sudah dilakukan," kata Wachyudi, "dikutip dari SindoNews"

IDI Makassar, lanjut Wachyudi, bukannya menentang kebijakan Pj Wali Kota. Hanya saja, penerapan protokol kesehatan mesti lebih ketat dan detail, tidak seperti Perwali yang diterbitkan. Kata dia, penerapan protokol kesehatan jangan sampai sebatas di mulut saja.

"Protokol kesehatan itu gampang dibilang, tapi aplikasinya susah," tegasnya.

Ia mencontohkan kebijakan memperbolehkan resepsi pernikahan. Dalam Perwali, tidak diatur detail mengenai prosedurnya, termasuk jumlah tamu yang diperbolehkan dan kesiapan alat dan tenaga medis untuk antisipasi adanya tamu yang terpapar covid-19. 

"Kita tidak tahu bagaimana kontaknya di sana, orang kemungkinan besar salaman di situ dan pastinya kalau berkumpul berdekatan. Bisa kah diatur yang datang bertahap cukup lima saja dulu, baru yang pulang juga demikian," ucap dia meragukan resepsi pernikahan digelar dengan standar protokol kesehatan.

Pj Wali Kota Makassar disarankannya membuat aturan yang lebih tegas dan ketat dalam menekan penyebaran covid-19. Selain itu, regulasi dan kebijakan yang ada mestinya selaras dengan regulasi dan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat.

Makanya pak wali sadar tidak kita ini lagi perang, bapak bawa pasukan rakyat. Kapan salah keputusan banyak rakyat jadi korban. Rakyat ini bingung, rakyat mau diatur tapi harus ada aturan. 

"Jangan ambigu, bikin bingung masyarakat." Pungkasnya

Penulis : KompasTV-Makassar

Sumber : Kompas TV