Viral Ketua RT di Tangerang Curhat: Tahukah Pak Presiden Kami Dicaci Maki Dituduh Makan Uang BLT
Berita daerah | 19 April 2020, 23:39 WIBTANGERANG, KOMPAS TV - Seorang pria yang mengaku ketua RT di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, curhat jika dirinya dicaci maki oleh warganya sendiri karena dituduh ‘makan’ atau korupsi uang bantuan langsung tunai (BLT) akibat dampak Covid-19 dari pemerintah.
Curhat Ketua RT yang terekam dalam sebuah video itu pun akhirnya viral di media sosial. Pada awal video, dia bercerita semula tengah melakukan pendataan kepada warga calon penerima bantuan senilai Rp600.000 dari pemerintah itu.
Setelah didata sesuai kriteria, terdapat 137 kepala keluarga (KK) calon penerima. Namun ternyata, data tersebut ditolak dan hanya diterima 20 KK saja setiap RT.
“Tahukah pak presiden, pak gubernur, pak bupati, bahwa pada saat ini, kami sedang menghadapi cacian, makian, fitnah, tuduhan bahwa kami dikatakan korupsi, dikatakan makan anggaran bantuan (BLT),” kata pria di dalam video berdurasi 4.33 menit tersebut.
Baca Juga: Pemerintah akan Beri BLT Rp1,8 Juta Per Keluarga di Desa, Apa Syaratnya?
Selanjutnya, dia meminta, pemerintah menjelaskan kembali pernyataan yang tidak dipahami oleh masyarakat. Juga menyampaikan secara terbuka supaya tidak menjadi bumerang bagi RT yang melakukan pendataan.
"Kenyataannya begitu di tempat saya, hanya 20 KK yang boleh mendaftarkan, walaupun masih banyak yang lemah ekonominya," kata dia.
Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, membenarkan jika penerima bantuan di Kabupaten Tangerang dibatasi. Penerima bantuan diprioritaskan untuk yang benar-benar membutuhkan.
"Dibatasi hanya 83.333 KK, dengan estimasi anggaran yang digelontorkan sebesar Rp150 miliar, dalam satu RT penerima bantuan dibatasi hanya 20 KK," kata Zaki melalui keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (19/4/2020).
Zaki merinci penerima bantuan terdampak Covid-19 diprioritaskan untuk keluarga pasien dalam pengawasan atau PDP dan keluarga yang anggotanya meninggal karena posistif Covid-19, asisten rumah tangga dan pekerja yang di PHK/dirumahkan.
Penulis : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV