> >

Kementerian PUPR Selesaikan 16 Rusun Hunian Pekerja Konstruksi IKN

Sosial | 19 Desember 2022, 05:45 WIB
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menunjukkan peta jalur sesar Cimandiri dan area sekitarnya yang terdampak Gempa Cianjur kepada awak media di Cianjur, Jawa Barat, Minggu (11/12/2022). Iwan mengatakan jalur sesar Cimandiri tidak boleh menjadi lokasi permukiman warga. (Sumber: Kompas.tv/Ant)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan 16 rumah susun yang akan digunakan sebagai hunian pekerja konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara atau Rusun HPK.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyebut, dari target 22 Rusun HPK, saat ini sudah terdapat 16 Rusun yang sudah terbangun dan dalam proses penyelesaian kelistrikan dan pemasangan dinding dan toilet bagi pekerja.

"Pembangunan Rusun untuk hunian pekerja konstruksi di IKN terus berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Kami akan berupaya agar proses pembangunannya bisa segera diselesaikan secepatnya. Saat ini progresnya sudah mencapai 71,06 persen," ujar Iwan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (18/12/2022), dikutip dari Antara.

Sebagai informasi, Pembangunan Rusun HPK telah dimulai sejak 29 Agustus 2022 dan ditargetkan selesai pada akhir Januari 2023 mendatang.

Proses pengerjaannya dikerjakan oleh PT Wijaya Karya Gedung - PT Adhi Karya (Persero) Tbk, KSO dengan nilai kontrak Rp567 miliar.

Baca Juga: Ini Cara Lapor Jalan Rusak ke Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah

Iwan menjelaskan, dalam proses pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

"Pertama adalah environmental atau lingkungan dengan menerapkan lean construction dan green construction, kedua adalah social atau sosial yang bertujuan memberikan fasilitas yang lebih layak bagi para pekerja konstruksi yang membangun IKN. Selanjutnya yang ketiga adalah governance atau tata kelola perusahaan yakni membangun tata kelola konstruksi yang lebih rapi, sehat, efisiensi dan efektif," ujar Iwan.

Menurut pemanfaatan teknologi konstruksi modular pada pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai kriteria ESG tersebut dan menjadi prototipe lean and green construction di Indonesia.

Di kompleks Rusun HPK IKN juga akan dibangun fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti mesjid, mess hall, klinik, dan kantor perwakilan pengelola.

Penulis : Kiki Luqman Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV


TERBARU