Ramai-Ramai Kades di Karawang Keluhkan Data Penerima BLT BBM Tak Sinkron, Pemkab Beri Jawaban Begini

KARAWANG, KOMPAS.TV – Para kepala desa (kades) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengeluh kepada Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh soal data penerima bantuan sosial BLT BBM yang tidak sinkron dengan di lapangan.

Kepala Desa Duren Abdul Halim mengungkapkan, setiap ada program pemerintah terkait dengan bantuan sosial, persoalan data penerima hampir selalu menjadi persoalan. Tak terkecuali dalam penyaluran bansos pasca-kenaikan harga BBM kali ini.

"Ada ketidakcocokan data dengan di lapangan. Artinya, selalu ada masyarakat yang berkategori mampu tapi tetap menerima bantuan. Sedangkan yang benar-benar keluarga miskin tidak ada dalam data," ujarnya saat dialog dengan Wabup dalam kegiatan Gebyar Paten Karawang, Kamis.

Kepala Desa Gintungkerta M Tabrani turut menuturkan hal yang sama. Ia mempertanyakan data bantuan yang tidak sinkron tersebut karena banyak menimbulakn protes dari masyarakat.  

"Itu data dari pusat, kami di desa tidak tahu-menahu tentang data penerima bansos," ungkapnya.

Ia berharap agar data penerima bansos atau BLT BBM tersebut diperbaiki, agar bantuannya bisa tepat sasaran yakni, kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Baca Juga: Ada Sanksi Penghentian Bantuan jika Penerima BLT BBM Belum Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Sementara itu, Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan kalau data penerima bansos itu bersumber dari data Kemensos, karena itu adalah program pemerintah pusat.

Apabila data penerima bansos atau BLT BBM dianggap tidak cocok dengan di lapangan, lanjutnya, itu bisa dilakukan dengan perumusan data lagi bersama Dinas Sosial Karawang. Selanjutnya disampaikan ke Kemensos.

Adapun Asisten Daerah I Pemkab Karawang, Ahmad Hidayat menyarankan agar para kepala desa bisa mengajukan perubahan data penerima bansos atau BLT BBM ke Kemensos melalui Dinas Sosial Karawang.

Penulis : Fransisca Natalia Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV, Antara