Kasus Kerangkeng Bupati Langkat, Dari Penyiksaan Hingga Adanya Pelanggaran Hak Anak
Hukum | 2 Maret 2022, 22:59 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV – Kasus kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin terus bergulir. Komnas HAM mengungkap fakta baru yakni, ada 26 tindak penyiksaan dan merendahkan martabat. Termasuk juga temuan 18 alat yang digunakan dan pelanggaran hak anak.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam dalam Program Acara Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Rabu (2/3/2022). Disebutkan, temuan tersebut dari awal merupakan hasil kerjasama antara Komnas HAM dan Polda Sumatera Utara juga didukung Mabes Polri.
“Fokus Komnas HAM dalam hal ini memang penegakan hukum karena karakter dasarnya ada tindak pidana dan ini sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh Kepolisian khususnya Polda Sumut. Seperti sekarang ini stastusnya sudah naik ke penyidikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, dari penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM menemukan 12 hal pelanggaran. Dua diantaranya yang terbaru adalah pelanggaran terhadap Hak Anak.
Baca Juga: Temuan Komnas HAM: Ada 26 Siksaan di Kerangkeng Bupati Langkat, Dicambuk hingga Dipukul Palu
“Ada anak umur 16-17 tahun atau usia SMA dimasukkan kerangkeng karena sering membolos sekolah. Ada juga kasus seorang anak, papasan dengan pak TRP, dia mainin gas motornya terus dimasukkan ke kerangkeng,” beber Anam.
Keterlibatan TNI dan Polri
Selanjutnya, terkait ada keterlibatan oknum TNI AD dalam kasus tersebut, disebutkan Anam, selain melakukan pelatihan fisik juga melakukan tindak kekerasan.
“Kami sudah memberikan info ini termasuk koordinasi dengan teman-teman di TNI AD dan sudah difollow up dan diproses, termasuk kepolisian,” ujarnya.
Terkait keterlibatan dan peran anggota tersebut, Anam tidak bisa menyebarkan kepada publik. “Sebenarnya kami punya info detail, tapi kami tidak bisa share di publik. Biar ada penegakan hukum dan tidak mengganggu penegakan hukum itu sendiri. Harapannya Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) bisa pendalaman dan memang kalo terjadi pelanggaran, ya ada penegekan hukum,” tuturnya.
Namun ia menyebutkan ada lebih dari tiga orang TNI AD yang terlibat dalam waktu kurun yang lama. Terkait ini, ia menyampaikan bahwa TNI AD sudah ke Komnas HAM dan melakukan komunikasi dengan baik.
Penulis : Fransisca Natalia Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV