PDI-P DKI Tolak Perubahan RPJMD Usulan Anies, Soroti Sejumlah Program yang Tak Capai Target

JAKARTA, KOMPAS.TV - Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta menolak usulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diusulkan oleh Gubernur Anies Baswedan dalam sidang Paripurna, Senin (2/8/2021) kemarin. 

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono, perubahan tersebut dianggap sebagai dalih atau alasan untuk menjustifikasi kinerja Anies yang dianggap tidak mencapai target dalam pelaksanaannya. 

Ditambah lagi, Anies saat ini hanya memiliki sisa jabatan selama 14 bulan saja. Sementara perubahan RPJMD tidak bisa dilakukan jika sisa masa berlaku RPJMD kurang dari tiga tahun.

"Agenda perubahan RPJMD ini dilaksanakan pada hari ini, maka layak diduga ada agenda terselubung di balik rencana perubahan RPJMD yang dipaksakan," kata Gembong.

Baca Juga: Pertamina Lakukan Perampingan, DPR: Penerimaan Negara Harus Bisa Naik

Gembong meminta agar Pemprov DKI Jakarta fokus pada penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 di Ibu Kota. 

Ia menyoroti sejumlah program unggulan yang dianggap tidak tercapai, bahkan sejak sebelum pandemi. Program tersebut antara lain Rumah DP 0, OKE OCE, dan Naturalisasi Sungai. 

Pada program rumah DP 0, Anies menjanjikan sebanyak 250.000 unit yang terdiri dari 14.000 unit dibangun oleh BUMD, dan 218.214 unit dibangun melalui mekanisme KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha).

"Dalam perubahan RPJMD target yang akan dibangun menyusut menjadi kurang dari 25 persen, 29.366 unit dari rencana awal 250.000 unit," kata Gembong, dilansir dari Kompas.com. 

Selanjutnya, program kewirausahaan OKE OCE yang disebut akan mencetak 361.518 wirausaha baru, sementara saat ini hanya ada 1.064 peserta saja yang terealisasi dalam program itu.

Dalam RPJMD, Gembong menyebut target mencetak wirausaha itu juga turun di angka 278.971 saja.

Penulis : Hasya Nindita Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV/Kompas.com