Aliansi Buruh Kalsel Suarakan Mosi Tidak Percaya Usai DPR RI Tak Hadiri Tantangan Debat UU Ciptaker

BANJARMASIN, KOMPAS.TV - Audiensi yang digelar oleh DPRD Kalsel, selasa siang (27/10/2020) untuk mempertemukan Aliansi Pekerja Buruh Banua Kalsel dengan anggota DPR RI asal Kalimantan Selatan berakhir kegagalan.

Pasalnya tak satupun anggota DPR RI dapil Kalsel yang seluruhnya berjumlah 11 orang berhadir dalam kegiatan yang telah diagendakan sejak pekan lalu di aula DPRD Kalsel.

Kekecewaan pun diungkapkan aliansi buruh yang mengaku telah siap untuk berdiskusi dan debat dengan DPR RI terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca Juga: Aliansi Buruh di Kalsel Unjuk Rasa Tuntut UU Omnibus Law Ciptaker Segera Dibatalkan

Sejatinya buruh akan mengupas dan membantah tudingan bahwa buruh termakan isu hoax dengan kajian dan analisis yang telah disiapkan oleh pihak buruh dengan mengundang seluruh Anggota DPR RI dapil Kalsel.

Namun yang hadir hanya satu orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI, Hamid Abdullah.

Saat ditanya terkait UU Omnibus Law, Hamid Abdullah atau akrab disapa Habib Hamid mengaku telah meminta agar tetap memakai undang-undang lama tentang ketenagakerjaan pada pembahasan tingkat satu, namun tetap dibahas pada tingkat dua oleh DPR RI.

“Undang-undang ini kami minta ‘didrop’ , kembali ke undang-undang lama, tapi itu tidak berhasil karena di tingkat dua tetap dibahas,” ucap Hamid.

Agenda audiensi merupakan tindak lanjut atas unjuk rasa buruh pada 22 oktober lalu.

Dengan gagalnya audiensi, buruh memastikan akan kembali turun ke jalan.

Pihaknya mengaku telah mempersiapkan materi untuk membantah tudingan isu hoax yang disebut menjadi dasar aksi penolakan uu omnibus law.

“Dalam draf yang berpindah-pindah, otak pekerja juga berputar sudah membuat sandingan. Kami sudah buat sandingan yang kami buat sedemikian rupa ternyata DPR tidak hadir,” kata  Sumarlan, Biro Hukum SPSI Kalsel.

Baca Juga: Diperiksa Polisi, Mahasiswa Lakukan Aksi Solidaritas dengan Jalan Kaki Menuju Mapolda Kalsel

Buntut kekecewaan aliansi buruh, pihaknya memunculkan mosi tidak percaya dan mengkampanyekan agar buruh di kalsel tidak lagi memilih anggota DPR RI asal Kalsel saat ini menjabat pada pemilihan selanjutnya.

“Kami menyatakan mosi tidak percaya kepada 11 anggota DPR RI dapil Kalsel, dan kami kampanyekan pada anggota kami untuk tidak memilih mereka pada pemilihan legislative selanjutnya,” tegas Yoeyoen Indharto, Presidium Pekerja Buruh Banua Kalsel yang juga Ketua FSPMI Kalsel.

Buruh juga menyatakan akan kembali turun aksi pada tanggal 2 dan 9 november 2020 sebagai bentuk pengawalan penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Penulis : KompasTV-Banjarmasin

Sumber : Kompas TV