> >

Bekas Gubernur Kepulauan Riau Dihukum 4 Tahun Penjara, Hak Politiknya Dicabut

Berita kompas tv | 10 April 2020, 10:50 WIB
Sidang Putusan Bekas Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun yang dilakukan melalui telekonferensi di Jakarta, Kamis (9/4/2020). Nurdin dijatuhi hukuman pidana empat tahun penjara, denda Rp 200 juta dengan subsider tiga bulan kurungan penjara. (Sumber: KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO)

JAKARTA, KOMPAS TV - Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan penjara. 

Nurdin diketahui terbukti bersalah karena menerima suap terkait izin lokasi rencana reklamasi di Tanjung Piayu, Batam.

Dalam sidang yang dilakukan melalui telekonferensi pada Kamis (9/4/2020), majelis hakim yang dipimpin hakim Yanto menyatakan, Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan yang sudah disampaikan oleh jaksa.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama tiga bulan,” kata Nurdin melalui video telekonferens seperti dikutip Kompas pada Jumat (10/4/2020).

Baca Juga: Profil Wagub DKI Ahmad Riza Patria: Segudang Pengalaman Politik Sempat Tersandung Kasus Korupsi

Selain itu, Nurdin juga wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 4,22 miliar. Apabila ia tidak membayar dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi uang pengganti, maka terdakwa dipidana selama enam bulan,” kata Nurdin.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Nurdin berupa pencabutan hak politik dan memperoleh jabatan politik selama 5 tahun.

Hukuman tersebut dijatuhkan karena Nurdin menerima suap Rp45 juta dan 11.000 dollar Singapura dari seorang pengusaha. 

Uang tersebut diterima melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Edy Sofyan, serta Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Budy Hartono. Nurdin juga didakwa menerima gratifikasi Rp 4,22 miliar pada 2016-2019.

Penulis : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV


TERBARU