Isu WNI Eks ISIS Akan Dipulangkan, Ridlwan Habib Ingatkan 2 Hal Ini
Sapa indonesia | 7 Februari 2020, 14:33 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah juga masih mengkaji wacana pemulangan 660 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah dan sejumlah negara lain di Timur Tengah. Namun demikian, wacana ini telah menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
Sejumlah pihak turut buka suara terkait wacana pemulangan ini. Salah satunya ialah Komisi III DPR RI yang meminta pemerintah mengkaji betul dampak positif maupun negatifnya bagi masyarakat. Komisi III meragukan kemampuan BNPT dalam menjalankam program de-radikalisasi, sebab selama ini dinilai belum membuahkan hasil signifikan.
Baca Juga: Bagaimana Kelanjutan Polemik Pemulangan WNI Eks ISIS?
Selain itu, Ketua umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir juga menyatakan lembaganya menolak paham-paham radikalisme yang selama ini identik dengan kelompok ISIS. Menurutnya, diperlukan proses panjang sebelum memutuskan memulangkan para WNI tersebut dan jika jadi dipulangkan perlu tindakan pembinaan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah masih belum mengambil keputusan. Pemerintah masih mengkaji dan akan memutuskan jadi tidaknya pemulangan WNI mantan ISIS dalam rapat terbatas.
Baca Juga: Jadi Sorotan: Wacana Pemulangan 600 WNI Mantan ISIS
Terkait pemulangan WNI Eks ISIS, Pengamat terorisme, Ridwan Habib menyebutkan ada 2 hal penting yang bisa dilakukan oleh Pemerintah.
Pertama, pemerintah harus segera membuka ruang komunikasi selebar-lebarnya dengan organisasi-organisasi massa khususnya organisasi massa Islam besar di Indonesia seperti Muhammadiyah atau NU. Selain itu, pemerintah juga harus mendengar opini dari kalangan mahasiswa, anggota legislatif dan juga para ahli.
Pemerintah harus menjelaskan dan menjaga komunikasi dengan baik juga dengan masyarakat. Pasalnya, perdebatan terkait pro-kontra pemulangan WNI Eks ISIS ini cukup ramai di masyarakat.
Kedua, segala opsi harus disiapkan mulai dari yang terbaik hingga yang terburuk. Lintas kementerian, BNPT, TNI, Satgas semuanya harus benar-benar siap siaga.
Penulis : Anjani-Nur-Permatasari
Sumber : Kompas TV