Presiden Minta Kementerian Satu Visi Soal Penanganan Natuna
Kompas pagi | 14 Januari 2020, 12:26 WIBKantor Staf Kepresidenan menggelar rapat koordinasi yang diikuti sejumlah kementerian yang terkait dengan persoalan di Perairan Natuna.
Deputi Bidang Hukum dan HAM KSP menyatakan rapat tertutup dilakukan untuk menyamakan visi soal penanganan dan pembangunan di Natuna.
Terkait dengan keberadaan kapal Tiongkok di sekitar Perairan Natuna, pemerintah kembali menegaskan tak ada negosiasi mengenai kedaulatan negara.
Kehadiran pemerintah di kepulauan Natuna guna menjaga dan mengamankan wilayah terluar Indonesia.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasy Hari mendukung penambahan anggaran Bakamla terkait dengan pengadaan coast guard guna menjaga perairan Indonesia.
Namun penambahan anggaran tersebut harus berdasarkan usulan dari pihak Bakamla.
Senin pagi, Pesawat Boeing 737 intai strategis dan pesawat Jet F-16 Angkatan Udara bersiap terbang dari Landasan Udara Raden Sajad dalam patroli di Perairan Natuna.
Pesawat-pesawat ini melengkapi patroli di laut yang melibatkan enam kapal di antaranya KRI Ciptadi, KRI Teuku Umar, dan KRI Usman Harun.
Hasil pantauan hingga Senin siang, tidak ada lagi kapal Tiongkok di sekitar batas terluar Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.
Penulis : Reny-Mardika
Sumber : Kompas TV