Bahlil Sebut Golkar Usulkan Pilkada lewat DPRD: Kita Ingin Demokrasi yang Efisien, Terlalu Mahal Ini

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut partainya menjadi penggagas wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali lewat DPRD. Sebab, kata dia, ongkos pemilu di Indonesia terlalu mahal.

“Kemarin kan itu kan di puncak HUT Partai Golkar kemarin, kami tawarkan konsep dalam rangka penyesuaian sistem demokrasi kita. Nah tapi masih dalam kajian, dan Golkar yang mendahului ngomong itu, dan itu kami pasti sama-sama dengan pemerintah untuk membicarakan,” kata Bahlil di Istana, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Baca Juga: Prabowo Usul Pilkada Dipilih DPRD, Peneliti BRIN Sebut Semi Otoriter Hanya Ditentukan Ketum Parpol

“Kan kita pikir, kita ingin demokrasi kita adalah demokrasi yang efisien lah, terlalu mahal ini demokrasi,” lanjutnya, dikutip dari laporan tim liputan Kompas TV.

Bahlil optimistis, meskipun pilkada dilakukan oleh DPRD, hak-hak rakyat dalam berdemokrasi tetap bisa terjaga.

“Hak-hak rakyat jangan kita abaikan. Tetap demokrasi kita melibatkan rakyat, tapi jangan sampai mahalnya kayak gini gitu lho,” ujarnya.

Menurut Bahlil, saat ini biaya pilkada sangat mahal bukan hanya bagi penyelenggara tetapi juga untuk calon kandidat dan partai politik.

Baca Juga: Prabowo Sebut Negara Tetangga Pilih Kepala Daerah Lewat DPRD, Ahli Tata Negara: Ngawur, Tidak Tepat

“(Mahal) ya semuanya, baik dari penyelenggaranya, calon kandidatnya, partainya. Kita kan sudah bersepakat bahwa demokrasi itu penting, tapi tujuan kita dalam berdemokrasi itu kan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan negara. Tujuan kita negara apa? Menciptakan lapangan pekerjaan, mencerdaskan bangsa, ekonomi harus naik, itu,” ujar Bahlil.

“Jadi jangan dibalik. Nah sekarang kita lagi mencari formulasi yang tepat tentang sistem demokrasi kita yang pas sesuai dengan kaidah, kelaziman-kelaziman adat-adat ketimuran dan budaya kita. Dan tanpa mengurangi nilai-nilai dan hak-hak rakyat yang ada,” lanjutnya.

Sebelumnya, usulan agar pilkada dikembalikan ke DPRD disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar pada Kamis (12/12/2024).

Prabowo menyampaikan, ada banyak catatan dalam penerapan sistem pemilu langsung saat ini. Ia pun mengajak semua pihak untuk tidak malu mengakui bahwa sistem pemilu tersebut sangat mahal.

Ia kemudian membandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang pilkadanya dilakukan oleh DPRD. Itu dinilai lebih efisien dan tidak menelan banyak biaya.

Baca Juga: PKB Dukung Pilkada lewat DPRD, Muhaimin: Ayo Kita Diskusikan Bersama

Pendapat Pakar Hukum Tata Negara

Menurut pakar hukum tata negara Feri Amsari, biaya mahal yang menjadi alasan Presiden mewacanakan pilkada kembali dilakukan oleh DPRD, bermasalah. 

"Karena sebenarnya kita paham, semua upaya memindahkan konsep pemilihan menjadi tidak langsung, lebih daripada upaya konsolidasi yang lebih mudah memenangkan berbagai pertarungan," ujarnya dalam program Kompas Petang, Jumat (13/12/2024). 

Feri juga menilai tidak tepat jika Prabowo menjadikan Malaysia, Singapura, dan India sebagai contoh.

"Malaysia itu sistemnya parlementer, tentu modelnya ya seperti itu, India dan Singapura adalah sistem pemerintahan campuran, dia ada penggabungan pola," jelasnya. 

"Jadi tiga negara yang dijadikan contoh itu ngawur, tidak tepat," imbuh Feri.

Menurut Feri, pernyataan Presiden Prabowo tentang wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD mengisyaratkan kepentingan tertentu untuk mengarahkan berbagai pihak terhadap apa yang dikatakan.

 

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV