> >

Politikus PDIP Buka Suara soal Dipanggil MKD karena Pertanyakan Netralitas Polisi di Pilkada

Politik | 2 Desember 2024, 16:56 WIB
Ilustrasi pilkada serentak 2024. Link hasil quick count Pilkada 2024 (Sumber: kpi.go.id)

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan atau PDIP Yulius Setiarto angkat bicara ihwal polemik dirinya yang akan dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Selasa (3/12/2024). 

Yulius dilaporkan ke MKD lantaran mempertanyakan netralitas aparat kepolisian dalam Pilkada Serentak 2024. 

Menurut Yulius, pernyataan yang dilontarkan dirinya sebagai bentuk pengawasan dari anggota parlemen, karena ramai dugaan keterlibatan polisi pada pilkada di sejumlah media massa. 

Baca Juga: Komisi III DPR Berharap Tak Ada Lagi yang Tuding Polisi Menangkan Paslon Tertentu di Pilkada 2024

"Nggak (melanggar kode etik). Yang saya lakukan saya parafrase kan sehingga jadi pendek gitu. Inti dari podcast Bocor Alus itu seperti ini, kan gitu. Lalu saya akan meminta kepada polisi klarifikasi, ini bener atau nggak. Karena kalau tidak ada klarifikasi yang jelas, problemnya itu akan berlarut-larut gitu loh," kata Yulius di gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Ia menyatakan bakal siap menghadiri panggilan dari MKD DPR RI esok hari. 

"Kalau saya menganggapnya ini kan sebagai mekanisme yang wajar, itu yang pertama dan saya sebagai terlapor dalam konteks ini ya. Saya tetap berprinsip bahwa apa yang saya tayangkan itu ya seperti itu, dan saya akan mempertahankan itu di sidang besok, saya akan memberi penjelasan di sidang besok," ujarnya.

Ia menyebut, dirinya tak ada niat untuk menuding institusi Polri tersebut. Dirinya hanya meminta kepolisian untuk melakukan klarifikasi terkait isu yang beredar bahwa mereka dituduh terlibat politik praktis dalam Pilkada Serentak 2024. 

"Iya lah (bukan memojokkan) saya ini bagaimana pun keluarga besar Polri. Adik saya itu yang menjadi polisi itu ada tiga, kakek saya itu polisi. Tidak mungkin saya akan melakukan fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar," ujarnya. 

"Yang saya inginkan adalah klarifikasi sehingga ada suatu ketegasan dari aparat pemerintah, dalam hal ini Polri tentang berita-berita yang berseliweran seperti itu," ujarnya.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV


TERBARU