Megawati Peringatkan soal Netralitas Aparat Negara, Pengamat: Alarm Demokrasi untuk Jaga Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Trias Politica Strategis, Agung Baskoro menilai, peringatan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang netralitas aparatur negara dalam pemilu sebagai "alarm demokrasi."

Agung menyebut pernyataan Megawati seharusnya diapresiasi.

Menurutnya, pilkada serentak 2024 yang akan berlangsung pada bulan ini harus dijaga agar memenuhi asas luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur dan adil).

Baca Juga: Wamendagri Respons Pernyataan Megawati: Bansos kalau Dikaitkan Agenda Politik Tentu Tidak Baik

"Secara kontekstual tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa pilkada, utamanya di Jakarta maupun di Jawa Tengah yang sangat kompetitif antara paslon PDI-P dengan paslon KIM Plus," kata Agung Baskoro dalam program "Kompas Petang" Kompas TV, Kamis (21/11/2024).

"Saya kira ini menjadi arahan penting dari Bu Mega untuk memastikan bahwa kompetisi elektroal di dua tempat itu dan tempat-tempat lain bisa berjalan secara jurdil dan luber," katanya. 

Agung juga menyatakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus aktif memantau proses pilkada agar sesuai aturan.

Menurutnya, Bawaslu, Polri, dan TNI harus bekerja sesuai tupoksi untuk memastikan pilkada yang demokratis.

Menurut Agung, pimpinan Polri dan TNI mesti terjun langsug ke lapangan untuk memantau anggotanya agar tidak melanggar netralitas.

"Kalau pimpinannya intensif melakuan pengawasan, memastikan tidak ada celah, maka semuanya bisa berlangsung sesuai harapan kita, jurdil dan luber," katanya.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV