Proyek Food Estate Berlanjut di Pemerintahan Prabowo, Walhi: Warisan Buruk Pemerintahan Jokowi
Peristiwa | 30 Oktober 2024, 14:00 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Proyek food estate yang dipelopori di masa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, akan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman tak lama setelah dilantik jadi menteri di Istana Kepresidenan, Rabu (23/10/2024) lalu.
"Harus dilanjutkan. Kita lanjutkan yang sudah dirintis," kata Amran.
Ia memberi contoh food estate yang dinilai terus berlanjut, yaitu di Kalimantan Tengah. Menurutnya saat ini Kementerian Pertanian sedang memperbaiki food estate tersebut. Presiden Prabowo sendiri menginginkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.
"Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Prabowo saat menyampaikan pidato perdananya dalam Sidang MPR RI dengan agenda Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
Bahkan, isu food estate jadi materi retret para menteri dan wakil menteri Prabowo di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Baca Juga: Materi Pembekalan Menteri di Akmil Magelang: Pencegahan Korupsi, Food Estate hingga Hilirisasi
Namun, di mata Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), food estate adalah proyek gagal dan memakan banyak korban. Saat melakukan aksi di depan Kementerian Keuangan, mereka membawa isu “darah dari Food Estate,” sebagai simbol dari banyaknya pengorbanan dan penderitaan yang telah terjadi akibat pemaksaan proyek ini.
"Food estate adalah warisan buruk pemerintahan Jokowi yang telah terbukti gagal dan merugikan hidup petani dan rakyat kecil," begitu bunyi rilis dari Walhi, yang dikutip Rabu (30/10/2024).
Proyek food estate dinilai merugikan rakyat terutama perempuan yang selama ini lekat dengan perawatan lingkungan. Masyarakat khususnya perempuan yang mempertahankan ruang hidupnya terus diperhadapkan dengan aksi-aksi militerisme. Namun, proyek ini tetap dilanjutkan Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Walhi menyebut beberapa wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua yang ada food estate, terjadi pemaksaan dan telah menyebabkan penggusuran paksa, kriminalisasi petani, perusakan lingkungan dan perampasan lahan yang berujung pada hilangnya mata pencaharian dan kehidupan banyak perempuan.
Penulis : Iman Firdaus Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV