> >

Istana Bantah Klaim Hasto soal Video Jokowi Ingin Gunakan Penegak Hukum untuk Intimidasi Pihak Lain

Politik | 18 Agustus 2024, 08:20 WIB
Foto kolase Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan, rekaman video yang disebut Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai upaya Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak tertentu, adalah tidak benar. (Sumber: Kolase Tribunnews)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan, rekaman video yang disebut Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai upaya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak tertentu, adalah tidak benar.

Dalam rekaman video yang diperlihatkan Hasto kepada awak media tersebut, berisi pernyataan Jokowi yang ingin menggunakan hukum dan melakukan pembisikan ke sejumlah lembaga penegak hukum. 

"Tidak benar tuduhan yang disebarkan oleh Bapak Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu. 

Apalagi narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi," kata Ari Dwipayana seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu (18/8/2024). 

Baca Juga: Grace Sebut Hasto Fitnah karena Tuduh Jokowi Mau Ambil PDIP: Buktinya Apa?

Ia menjelaskan, potongan video tersebut adalah momen saat Jokowi berpidato Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di SICC Sentul tanggal 13 November 2019. Acara tersebut terbuka untuk media.

"Namun, rekaman video pidato Presiden tersebut dipotong dan ditampilkan tidak utuh sehingga bisa menimbulkan asumsi dan persepsi yang tidak tepat," ujar Ari.

Ia menerangkan, isi pidato Presiden Jokowi saat itu ialah memastikan agar tidak ada pihak yang menghalangi agenda besar pemerintah selama lima tahun ke depan. Seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kinerja ekspor-impor. 

"Bahkan dalam sambutan tersebut, Presiden juga mengingatkan aparat penegak hukum agak tidak menjerat orang yang tidak melakukan kesalahan, misalnya pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan Indonesia," tuturnya. 

Baca Juga: Soal Pilkada 2024 dan Prahara 'Cawe-Cawe' di Sejumlah Partai Politik, Hasto: Kan Ada yang Memainkan

Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas.com, Tribunnews.com


TERBARU