ICW soal Hasil Tes Tertulis Capim KPK: Independensi Pansel Mencurigakan
Peristiwa | 8 Agustus 2024, 16:00 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai independensi Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencurigakan.
Hal tersebut disampaikan oleh peneliti ICW Kurnia Ramadhana usai Pansel KPK mengumumkan hasil tes tertulis capim KPK dan hanya menyisakan 40 dari 236 kandidat.
"ICW mencatat, setidaknya 40 persen kandidat (16 orang) yang lolos berasal dari lembaga penegak hukum, baik aktif maupun purna tugas. Ini tentu menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat tentang independensi Pansel dalam bekerja," ucap Kurnia dalam keterangan tertulis, Kamis (8/8/2024).
"Potensi keberpihakan yang berlebih pada aparat penegak hukum disinyalir sedang terjadi pada proses seleksi kali ini. Sederhananya, Pansel seperti meyakini sebuah “mitos” yang sebenarnya keliru terkait adanya keharusan aparat penegak hukum mengisi struktur Komisioner KPK," tambah Kurnia.
Baca Juga: Anies Baswedan Buka Suara soal Isu Penjegalan Dirinya di Pilkada Jakarta: Itu Semua Spekulasi
Kurnia lebih lanjut menuturkan ada beberapa poin penting berkenaan dengan hasil seleksi kali ini. Pertama, Pansel bisa dianggap melanggar peraturan perundang-undangan, yakni, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, jika indikasi memberikan karpet merah terbukti.
"Adapun peraturan perundang-undangan itu telah memandatkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum," ujarnya. Kedua, sambung Kurnia, keberadaan aparat penegak hukum pada level Komisioner KPK berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan akan mengganggu independensi lembaga.
"Analoginya sebagai berikut, Pasal 11 UU KPK mengamanatkan bahwa lembaga antirasuah tersebut diminta untuk memberantas korupsi di lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, bagaimana penegakan hukum KPK akan objektif jika komisionernya berasal dari lembaga penegak hukum?"
Selain itu, Kurnia menilai kandidat yang berasal dari Polri, Kejaksaan, atau Mahkamah Agung, berpotensi memiliki loyalitas ganda.
Sebab, saat kelak ia menjabat sebagai Komisioner KPK, secara administratif kedinasan, mereka masih berada di bawah kekuasaan lembaganya terdahulu.
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV