> >

Bantah Gus Yahya, Anggota Komisi VIII DPR: Pansus Dibentuk karena Pelaksanaan Haji Carut-marut

Politik | 31 Juli 2024, 13:06 WIB
Jemaah haji melaksanakan tawaf atau mengelilingi Kabah di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, 17 Juni 2024. (Sumber: Rafiq Maqbool/Associated Press)

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi VIII DPR RI John Kennedy Azis menyebut, pembentukan panitia khusus (Pansus) hak angket haji untuk menelusuri carut-marutnya pelaksanaan haji pada tahun 2024. 

Hal ini membantah pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang menilai dibentuknya pansus hak angket Haji DPR hanya untuk mengincar adiknya yang juga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. 

"Pernyataan tersebut (Gus Yahya) sama sekali tak beralasan. Pansus dibentuk bermula dari pelaksanaan ibadah haji yang menurut saya carut-marut, ini adalah pembagian kuota haji yang melanggar undang-undang dan juga melanggar kesepakatan," kata John Kennedy dalam keterangannya, Rabu (31/7/2024).

Baca Juga: Pertanyakan Hubungan PBNU dengan Pansus Haji, Politikus PKB: Jangan-Jangan Ikut Ngurus

Politikus Partai Golkar itu menilai Kementerian Agama (Kemenang) terlalu melebarkan permasalahan ini ke mana-mana. Padahal, pelaksanaan haji tidak ada kaitannya dengan NU.

"Jadi Pansus haji dibentuk untuk tujuan perbaikan pelaksanaan ibadah haji. Tidak ada hubungan dengan NU," katanya.

Ia mengatakan, pembentukan pansus hak angket ini bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan haji yang terus berulang setiap tahunnya. 

“Kami lihat bagaimana pelaksanaan ibadah haji ke depan, dapat bertambah baik nyaman dan jamaah haji itu menjalankan ibadah haji sesuai rentetan haji itu sendiri. Bisa melaksanakan ibadah haji dengan aman dan khusyuk sesuai dengan Sunah Rasul. Jadi tak ada kaitannya ke mana-mana gitu," kata Jhon Kennedy.

John Kennedy berharap dengan adanya Pansus Haji mekanisme ibadah haji bisa berjalan semestinya dan sesuai prosedur yang ada.

"Tentu harapannya perbaikan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagaimana perekrutan jamaah haji sesuai dengan daftar orang yang antre, jangan orang baru antre 4 tahun sudah bisa berangkat haji karena sesuatu. Sementara orang yang antre belasan tahun bahkan puluhan tahun tidak berangkat jadi itu yang harus kami rapihkan," kata dia.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV


TERBARU