> >

Politikus PKS Minta Jokowi Tak Lakukan Pergantian Menteri ESDM

Politik | 31 Juli 2024, 12:59 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, menyebut kontrak pembelian nikel Indonesia oleh perusahaan Elon Musk, Tesla terjadi dengan perusahaan China yang ada di Indonesia. (Sumber: dpr.go.id)

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto merespons kabar ihwal pergantian posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Saat ini Menteri ESDM dijabat oleh Arifin Tasrif. Lalu, kini berembus kabar kalau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akan menggantikannya. 

Menurut dia, jelang berakhirnya masa pemerintahan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebaiknya tak perlu melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. 

Baca Juga: Jawab soal Nama-Nama Menteri Pemerintahan Prabowo, Gibran: Sudah Mengerucut

"Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi," kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (31/7/2024).

Mulyanto menjelaskan, masih ada pembahasan undang-undang dengan Kementerian ESDM yang harus segera diselesaikan. Sehingga, bila menterinya diganti nantinya malah menghambat untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. 

"Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri. Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlu lah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan," kata Mulyanto.

Politikus PKS itu menyebut, yang lebih perlu dilakukan Presiden Jokowi saat ini adalah menertibkan kerja para menteri yang belum berkinerja baik. 

"Daripada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya. Kita tahu selama ini kan Menteri Investasi banyak merambah masuk dan bikin heboh bidang ESDM, seperti kasus pencabutan ribuan IUP (izin usaha pertambangan), pemberian prioritas konsesi tambang kepada ormas keagamaan, perpanjangan izin tambang PT Vale dan PT Freeport Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik sejumlah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Gading-Persada

Sumber : Antara


TERBARU