Moeldoko Yakin Tapera Tidak akan Seperti Asabri yang Bikin Jengkel, Dikorupsi Rp22,7 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Moeldoko, yakin Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak akan bernasib sama seperti Asabri.

Pasalnya, kata Moeldoko, pemerintah telah membangun sistem pengawasan pengelolaan keuangan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel dan transparan dalam pengelolaan Tapera.

Moeldoko menjelaskan Tapera akan diawasi melalui Komite Tapera yang diketuai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Pengawasan salah satunya melalui Komite Tapera yang akan melakukan pengawasan pengelolaan Tapera, ketuanya adalah Menteri PUPR, dengan anggota Menteri keuangan, Menaker, OJK dan profesional," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Breaking News Kompas TV, Jumat (31/5/2024).

Baca Juga: Komisioner BP Tapera Buka Suara Soal Keanggotaan hingga Sistem Pengajuan KPR Rumah

"Nah ini akan saya sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri waktu saya menjadi panglima TNI, saya nyentuh saja gak bisa, nempatkan orang aja gak bisa, akhirya saya jengkel, saya undang orang, waktu itu pak Adang, Pak dateng ke sini, tolong saya minta dipresentasikan. Ini uang prajurit saya, masa saya gak tahu gimana sih," lanjut Moeldoko.

Menurutnya, pembentukan Komite Tapera akan membuat pengelolaannya lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Bayangkan Panglima TNI punya anggota 500.000 prajurit gak boleh nyentuh Asabri, akhirnya kejadian seperti kemarin, saya gak ngerti. Nah dengan dibentuknya komite ini saya yakin pengelolaanya akan lebih transparan, akuntabel tidak bisa macem-macem, karena semua bentuk-bentuk investasi akan dijalankan akan pasti dikontrol dengan baik, minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK," tutur Moeldoko.

Moeldoko berharap masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja memikirkan cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat.

"Kedepan pemerintah akan menggencarkan komunikasi dan dialog dengan masy dan dunia usaha, kita masih ada waktu sampai tahun 2027," tuturnya.

Penulis : Dian Nita Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV