Diputuskan, Hakim MK Arsul Sani Tidak Bisa Tangani Sengketa Pileg yang Libatkan PPP

JAKARTA, KOMPAS.TV - Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahakamah Konstitusi menyepakati hakim Arsul Sani tidak menangani sengketa atau perselisihan hasil Pemilu legislatif 2024 sepanjang menyangkut Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Arsul merupakan mantan politisi PPP yang duduk sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024. Sebelum dilantik sebagai hakim konstitusi, Kamis (18/1/2024), Arsul mengundurkan diri dari anggota MPR RI dan partai.

Juru bicara hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan sudah disepakati dalam RPH hakim Arsul tidak akan menangani perakara dari PPP. 

Kesepakatan ini juga sekaligus mengikuti keinginan Arsul untuk tidak menangani sengketa dari Pileg yang berakitan dengan PPP. Namun dirinya tetap bisa menangani sengketa Pilpres 2024. 

"Sudah disepakati dalam RPH, panel hakim yang anggotanya ada Yang Mulia Pak Arsul tidak akan menangani perkara dari PPP," ujar Enny, Senin (25/3/2024). 

Baca Juga: Jimly Sarankan Hakim MK Arsul Sani Tidak Terlibat Perkara Perselisihan Hasil Pemilu, Ini Alasannya

Terpisah Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan hakim Arsul bisa saja tidak ikut menangani sengketa Pilpres 2024, jika ada pihak yang keberatan.

Sejauh ini sidang sengketa Pilpres belum berlangsung dan belum ada pihak yang keberatan akan kehadiran Arsul sebagai hakim yang iktu menangani perselisihan hasil Pilpres 2024.

"Kita lihat apakah ada di antara para pihak nanti yang mengajukan keberatan terhadap keberadaan pak Arsul. Kalau ada, nanti kita bahas. Kalau enggak ada yang keberatan, ikut (menangani sengketa Pilpres)," ujar Saldi. 

Adapun PPP merupakan bagian dari pengusung capres dan cawpares nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sedangkan tim hukum TPN Ganjar-Mahfud telah mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK.

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV