Tito Ungkap PR Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam: BLBI hingga Kasus-Kasus Pelanggaran HAM
Politik | 21 Februari 2024, 18:20 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang sempat menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), membeberkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam yang baru.
Hadi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan melakukan serah terima jabatan (sertijab) sebagai Menko Polhukam dengan Tito pada Rabu (21/2/2024).
Usai upacara sertijab di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Tito menyebut dengan dilantiknya Hadi sebagai Menko Polhukam, tugasnya sebagai Plt telah selesai.
"Dengan adanya pelantikan tersebut maka tugas saya sebagai Plt Menko Polhukam yang telah saya jalani selama 19 hari, telah selesai dan menyerahkan kepada Menko Polhukam Definitif bapak Hadi Tjahjanto," kata Tito dalam konferensi pers.
"Selama 19 hari saya menjabat (sebagai plt) saya memang memahami masukan dari teman-teman di Polhukam, selain tugas-tugas rutin mengkoordinasikan bidang politik, hukum, dan masalah-masalah kemanan di Indonesia," ujarnya.
Ia mengatakan masih terdapat sejumlah PR Kemenko Polhukam yang belum terselesaikan. PR-PR itu antara lain masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penuntasan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Baca Juga: Tito Karnavian Lakukan Sertijab Menko Polhukam kepada Hadi Tjahjanto
"Ada beberapa yang menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Di antaranya mengenai masalah BLBI ya, adanya satgas BLBI."
"Kemudian juga ada masalah penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM melalui mekanisme non yustisi," sambung Tito.
Mantan Kapolri itu menjelaskan, sejak menjabat sebagai Plt Menko Polhukam, ia memfokuskan diri untuk mengawal Pemilu 2024 karena kursi Menko Polhukam kosong jelang hari pencoblosan.
Penulis : Isnaya Helmi Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV