Awasi Politik Uang saat Pemilu, Bawaslu Komunikasi dengan PPATK

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu) Rahmat Bagja akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi politik uang di Pemilu 2024 mendatang.

Bagja menyebut politik uang berpotensi terjadi saat masa tenang jelang hari pemilihan.

Ia pun mengaku Bawaslu akan berkomunikasi intensif dengan PPATK.

Baca Juga: Jokowi Teken PP 53/2023: Menteri hingga Wali Kota yang Maju Pilpres Tak Harus Mundur dari Jabatan

"Pada saat menjelang pemungutan suara, pada saat itu biasanya akan ada praktik-praktik potensi pelanggaran politik uang,” kata Bagja dalam acara Apel Siaga Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye 2024 Bawaslu RI di Jakarta, Minggu (26/11/2023).

"Kami akan intensifkan lagi komunikasi dengan PPATK mengenai alur lintas uang di masa kampanye, karena kalau dikenakan melalui transfer bank akan ada informasi dari PPATK,” lanjutnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu, Lolly Suhenty mengaku pihaknya juga akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk satgas politik siber. 

Ia menyebut pihaknya mengawasi media sosial dan akan menindak pelanggaran selama proses Pemilu 2024.

Lolly mengatakan, dalam kurun antara Januari hingga 25 November 2023, Bawaslu telah melakukan 33.740 tindakan pencegahan sehubungan pelanggaran pemilu. 

Lolly pun meminta masyarakat untuk melapor jika mendapati dugaan kecurangan pemilu. Bawaslu disebutnya akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV