KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Syahrul Yasin Limpo Tak Cacat Hukum: Semua Didasarkan Alat Bukti

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Alexander Marwata menegaskan penetapan status tersangka terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak cacat hukum.

Meskipun, kata dia, kasus tersebut bersinggungan dengan perkara dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri yang mana saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Apakah kemudian itu akan menyebabkan penetapan tersangka SYL menjadi cacat? Tentu saja tidak,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2023).

Baca Juga: KPK Bakal Beri Pendampingan Hukum untuk Firli Bahuri yang Ditetapkan Tersangka oleh Polda Metro Jaya

Menurut Alex, tidak ada hubungannya antara penetapan tersangka Syahrul Yasin Limpo dengan kasus yang menjerat Firli Bahuri.

“Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya sama sekali, itu dua hal yang berbeda," ucap Alex.

Alex menegaskan bahwa penetapan status tersangka terhadap Syahrul Yasin Limpo dilakukan berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

"Di mana penetapan SYL itu tentu semua sudah didasarkan atas alat-alat bukti yang kami kumpulkan,” tutur Alex.

“Penyidik kumpulkan dan kami meyakini berdasarkan alat bukti yang cukup, telah terjadi peristiwa pidana korupsi dan siapa pelakunya." 

Baca Juga: KPK Tegaskan Firli Bahuri Masih Ketua KPK Meskipun Sudah Jadi Tersangka

Alex mengatakan bahwa pihaknya akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan terhadap Firli Bahuri di Polda Metro Jaya.

Menurutnya, KPK melalui biro hukum juga akan memberikan pendampingan hukum terhadap Firli karena hingga saat ini statusnya masih sebagai pegawai KPK meski telah menyandang status tersangka.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU KPK disebutkan bahwa dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya. Meski demikian pelaksanaannya harus berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Rabu malam (22/11/2023).

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah gelar perkara pada Rabu.

Baca Juga: Istana: Jokowi akan Ikuti Mekanisme, Berhentikan Sementara Firli dari Ketua KPK Usai Jadi Tersangka

"Telah dilaksanakan gelar perkara, dengan hasil ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka,” kata Ade.

“(Firli ditetapkan tersangka) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI 2020-2023.”

Penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.

 

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV