Pukat UGM soal Mentan Yasin Limpo, Sebut Independensi KPK Rontok dan Ada Remote Eksternal
Hukum | 2 Oktober 2023, 15:47 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman merespons fenomena penggeledehan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Menurutnya, Independensi KPK dalam memberantas korupsi dan menegakan hukum dinilai sudah rontok, sebab posisinya yang sudah menjadi rebutan pihak eksekutif.
"Orang yang mungkin melihat sangat kontras itu KPK ya, saya melihat memang karena derajat independensi KPK itu rontok,” ucap Zaenur dalam program Sapa Pagi KOMPAS TV, Senin (2/10/2023).
“Di dalam undang-undang KPK nomor 19 Tahun 2019 itu KPK dimasukkan dalam perebutan kekuasaan eksekutif, pegawainya dijadikan PNS, Dewan Pengawasnya pertama kali dipilih oleh Presiden dan seterusnya.”
Baca Juga: Megawati ke Malaysia, Terima Gelar Doktor Kehormatan ke-10 dan Bertemu Datuk Seri Anwar Ibrahim
Dengan berkurangnya independensi KPK, kata Zaenur, sangat dimungkinkan jika lembaga yang saat ini dipimpin oleh Filri Bahuri tersebut dikendalikan pihak eksternal.
“Ketika KPK-nya berkurang independensinya KPK sangat dimungkinkan untuk diremote dari eksternal. Nah, ini juga menjadi tugas dari publik untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK,” ujar Zaenur.
“Dan menyampaikan tuntutan kepada pembentuk undang-undang yaitu presiden dan DPR untuk mengembalikan independensi KPK.”
Menurut Zaenur, cerita-cerita kasus yang melibatkan para-politisi ini tidak akan muncul kalau kepercayaan publik terhadap KPK tinggi. Oleh karena itu, Zaenur menuturkan KPK perlu benar-benar menunjukkan alat bukti perbuatan pidana yang dilakukan oleh para-politisi.
“KPK itu harus transparan kepada publik harus menyampaikan informasi-informasi mengenai prosesnya, sehingga publik bisa melakukan pengawasan, pengawalan, bisa menilai apakah wajar atau tidak wajar,” ucap Zaenur.
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV