Politikus Gerindra Minta Menteri Bahlil segera Selesaikan Masalah di Pulau Rempang

"Ini harapan kami, kami mendengar aspirasi masyarakat Pak Bahlil, kami mendengar ratapan masyarakat," tuturnya.

Untuk itu saya pun mendengar bahwa pemerintah punya solusi yang terbaik, tinggal komunikasi yang agak lemah. Untuk itu saya rasa Presiden sudah tepat mengutus Pak Bahlil," ujarnya. 

Sebelumnya diberitakan Kompas.tv, sejumlah kelompok masyarakat di Pulau Rempang bentrok dengan polisi pada Kamis (7/9/2023).

Warga Pulau Rempang menolak pengukuran lahan untuk pembangunan Rempang Eco-City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Pulau Rempang yang memiliki luas kurang lebih 17.000 hektare direncanakan menjadi kawasan ekonomi terintegrasi yang menghubungkan sektor industri, jasa dan komersial, residensial atau permukiman, agro-pariwisata, dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

Baca Juga: Muhammadiyah Desak Jokowi Batalkan Proyek Rempang Eco City karena Merampas Tanah Masyarakat

Terkait bentrok itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta polisi menangani aksi massa di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan penuh kemanusiaan.

“Ya kita tetap secara hukum minta aparat penegak hukum untuk menangani masalah kerumunan orang itu atau aksi unjuk rasa atau yang menghalang-halangi eksekusi hak atas hukum itu supaya ditangani dengan baik dan penuh kemanusiaan,” kata Mahfud MD.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV