Jokowi Bakal Evaluasi Penempatan Militer di Lembaga Sipil Buntut Kasus Kepala Basarnas

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dirinya akan mengevaluasi penempatan prajurit militer di lembaga sipil. Hal ini buntut terjadinya kasus dugaan korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). 

Diketahui KPK menetapkan Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan menangkap tangan bawahannya, Letkol (Adm) TNI Afri Budi Cahyanto yang menjadi tersangka kasus dugaan suap dari vendor proyek di Basarnas.

"Semuanya (akan dievaluasi), karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi," kata Jokowi usai meresmikan Sodetan Ciliwung di Jakarta Timur, Senin (31/7/2023).

Baca Juga: Jokowi soal Polemik Tersangka Kabasarna oleh KPK: Masalah Koordinasi

Sementara itu, mengenai polemik penetapan tersangka perwira TNI, Jokowi menyebut masalah itu terjadi lantaran kurangnya koordinasi antar lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan TNI. 

"Ya itu menurut saya masalah koordinasi ya," kata Jokowi.

Kepala Negara menyebut, setiap aparat penegak hukum memiliki kewenangannya masing-masing dalam menangani sebuah kasus. 

"Masalah koordinasi yang harus dilakukan. Semua instansi. Sesuai dengan kewenangan masing-masing, menurut aturan, udah," ujarnya.

Ia menilai bila koordinasi dilakukan secara baik, masalah tersebut bisa segera rampung. 

"Kalau itu dilakukan, rampung," katanya.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV