Prabowo akan Koordinasi Kemenku buat Lunasi Utang Pengembangan Pesawat Tempur KF-21 dengan Korsel

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Indonesia masih memiliki kewajiban alias utang dari cost share agreement (CSA) proyek pengembangan pesawat tempur KF-21/IF-X Boramae bersama Korea Selatan.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan dalam waktu dekat kewajiban Indonesia dengan Korsel dalam proyek pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae akan diselesaikan.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas kewajiban yang belum terselesaikan. 

"Saya kira ini akan kita selesaikan dalam waktu dekat, karena ini suatu Keputusan Presiden. Jadi saya kira nanti kita akan sinkronkan antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pertahanan," ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Kamis (6/7/2023).

Adapun awal kesepakatan kerja sama membuat jet tempur KF-21 Indonesia-Korsel ditandatangani pada 2014 antara Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Duta Besar Korea Selatan Cho Tai-young.

Baca Juga: Jet Tempur KF-21 Boramae Kerja Sama Korea Selatan - Indonesia Uji Terbang Akhir Juli

Jauh sebelumnya kerja sama pengembangan pesawat tempur sudah dibahas oleh Pemerintah Indonesia dan Republik Korea pada 9 Maret 2009.

Kontrak kerja sama tahun 2014 memutuskan Korea Selatan menanggung 60 persen pembiayaan proyek, kemudian sisanya dibagi rata antara pemerintah Indonesia dan Korea Aerospace Industries (KAI) masing-masing 20 persen. 

Perjanjian juga meliputi kerja sama rekayasa teknik dan pengembangan. Di tahun 2018, pemerintah Indonesia melalui Menkopolhukam Wiranto mengajukan negosiasi ulang terkait pengembangan pesawat tempur tersebut. 

Di tahun 2020 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan sempat berencana menegosiasi ulang dalam pembiayaan program pembuatan pesawat tempur itu. 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV