SBY Sebut PK Moeldoko Adalah Salah Satu Cara agar Anies Tak Bisa Berlayar di Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut, pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko atas kepengurusan DPP Partai Demokrat adalah salah satu cara agar bakal capres Anies Baswedan tak bisa berlayar di Pilpres 2024. 

"Kalau sebuah partai sengaja dikerjain agar tak lagi bisa mencalonkan Anies, seperti dugaan banyak kalangan atas PK Moeldoko (Kepala Staf Presiden Jokowi) yang masih berstatus aktif, maka ini juga sebuah masalah yang serius yang dampaknya sangat besar," kata SBY dalam tulisannya berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi yang disebar ke publik pada Senin (26/6/2023). 

"Dampak yang besar itu bukan hanya bagi Partai Demokrat, tetapi dugaan saya juga terhadap pihak yang tengah berkuasa. Kalau yang ingin menggagalkan Demokrat untuk mendukung Anies ini memang “nekat, gelap mata dan ingin memamerkan kekuasaan yang dimilikinya”, saya duga akan menjadi perhatian yang luar biasa dari masyarakat luas," sambungnya. 

Selain itu, kata SBY, ada cara lain untuk menggagalkan Anies dalam pencalonannya, yaitu melalui kerja politik agar salah satu partai atau lebih membatalkan dukungannya kepada mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Baca Juga: SBY: Tak Jadi soal kalau Presiden Jokowi Tak Suka Anies Baswedan 

"Kalau menggagalkan koalisi pengusung Anies ini karena hasil kerja politik, saya tidak punya komentar," ujarnya. 

Selebihnya, lanjut SBY, soal kemungkinan apa yang bisa terjadi silakan mempelajari sejarah politik di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri. 

Sejarah selalu mengabadikan berbagai cerita tentang solidaritas dan perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang dinilai sangat tidak adil dan menindas.

"Saya pribadi harus menyampaikan pandangan saya tentang PK KSP Moeldoko, yang mayoritas rakyat kita sangat menentangnya."

"Dari akal sehat, dari sisi proses hukum yang telah berjalan selama ini, dan dari keabsahan serta cara-cara Moeldoko ingin mengambil alih Partai Demokrat dari kepemimpinan yang sah, termasuk sangat tidak dipenuhinya syarat untuk sebuah KLB (konferensi luar biasa). Tidak ada jalan bagi Moeldoko untuk dibenarkan dan dimenangkan dalam pengadilan yang benar dan adil," ujarnya. 

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV