Mahfud MD Sebut Jokowi akan Umumkan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Aceh
Hukum | 13 Juni 2023, 07:15 WIBACEH, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengumumkan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu secara nonyudisial di Aceh.
"Pada 27 Juni 2023, Presiden akan mengumumkan apa yang telah diselesaikan pemerintah terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu. Akan dilakukan kick off di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie," kata Mahfud di Kota Lhokseumawe, Senin (12/6/2023).
Baca Juga: 25 Tahun Reformasi, Pemberantasan Korupsi-Pelanggaran HAM Disebut Jadi PR yang Belum Tuntas
Mahfud menyampaikan, lokasi peluncuran penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang dipilih Presiden Jokowi itu merupakan Tragedi Rumoh Geudong.
Diketahui, peristiwa tersebut merupakan sebuah tragedi penyiksaan terhadap masyarakat Aceh yang dilakukan aparat selama masa konflik Aceh, yakni 1989 sampai 1998.
Tragedi ini terjadi di sebuah rumah tradisional Aceh yang dijadikan sebagai markas aparat di Desa Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie.
Mahfud menegaskan bahwa penegakan hukum terkait pelanggaran HAM di Aceh tidak akan berhenti dan masih terus berjalan dan saat ini masih ditangani Tim Ad Hoc Komnas HAM.
"Kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak akan ditutup dan urusan pembuktian masih terus berjalan di pengadilan. Banyak yang harus dilakukan pemerintah terkait hal tersebut," katanya.
Baca Juga: Makin Menggila, Mahfud MD Sebut Korupsi Lebih Tinggi dari Era Orde Baru, Ada Transaksi Bawah Meja
Menurut Mahfud, korban pelanggaran HAM ada dari berbagai negara seperti Rusia, Jerman, Papua, dan daerah-daerah lain. Oleh sebab itu, pengumuman penyelesaiannya akan dipusatkan di Rumoh Geudong.
Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Vyara-Lestari
Sumber : Kompas TV