Menteri Jokowi Sibuk Urus Capres, PDIP: Presiden Tahu Kapan Harus Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP PDI Perjuangan menilai Presiden Joko Widodo sangat mengerti kapan harus mengevaluasi menterinya yang lebih banyak bekerja di luar kabinet.

Wasekjen PDI Perjuangan Arif Wibowo menyatakan pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Sebagai kepala pemerintahan Jokowi pastinya memahami mana manteri yang perlu dievaluasi dan tidak.

Arif menilai wajar jika menteri Jokowi saat ini lebih banyak tampil untuk membicarakan Pilpres 2024 dikarenakan ada sejumlah menteri yang juga menjabat ketua umum partai.

Namun bukan berarti menteri yang sering muncul membicarkan capres sengaja dibiarkan oleh Presiden Jokowi.

Baca Juga: Tak Diundang ke Istana oleh Jokowi, Nasdem: Surya Paloh Tetap Komitmen Dukung Pemerintah

Menurut Arif Presiden Jokowi punya penilaian tersendiri terhadap kinerja para pembantunya. 

Jika kinerja menteri lebih banyak membicarakan capres, maka presiden lah yang akan meminta menteri tersebut untuk mundur atau diberhentikan.

"Kalau pertanyaannya apakah menteri itu berkinerja baik, ya presiden yang sampaikan. Kalau itu dianggap mengganggu ya presiden akan ingatkan atau kalau tidak ya diminta mundur, atau diberhentikan. Karena itu kan hak prerogatif presiden," ujar Arif di program Satu Meja The Forum KOMPAS TV, Rabu (3/5/2023).

Arif menambahkan sejauh ini belum ada gelagat dari Presiden Jokowi untuk memberi evaluasi terhadap menterinya yang sibuk mengurus kandidat capres.

Baca Juga: Dukung Prabowo Capres di 2024, Wiranto: Saya Paham Betul Apa yang Harus Dilakukan Presiden

Di sisi lain survei mengenai kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi juga cukup tinggi.

"Kalau ada menterinya yang jadi capres atau cawapres, maka yang bisa melakukan assesment itu presiden. Presiden lah yang mengingatkan atau memberi masukan terhadap para menterinya. Sebab diangkat presiden," ujar Arif. 

Sebelumnya di kesempatan yang sama Juru Bicara PKS Pipin Sopian menyatakan saat ini para menteri di kabinet Indonesia Maju disibukkan dengan pencalonan diri di Pilpres 2024.

Menurut Pipin, kader PKS yang pernah duduk di pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memilih untuk mundur dari ketua umum partai dan fokus bekerja di pemerintahan. 

Baca Juga: Prabowo dan Airlangga-Aburizal Bakrie Intens Bertemu, Sinyal Koalisi?

"Kami memahami kalau mengurus rakyat itu harus fokus, karena persoalannya sangat besar jadi kerjanya ini bukan remeh-temeh," ujar Pipin di program Satu Meja The Forum KOMPAS TV, Rabu (3/5/2023).

Pipin menambahkan wajar saja jika masyarakat nantinya menilai menteri-menteri Jokowi bekerja hanya sekadar sampingan saja. 

Sebab saat ini yang terlihat adalah kepentingan masing-masing ketua umum partai yang duduk di kabinet untuk maju di Pilpres 2024.

Menurutnya tugas pembantu presiden adalah bekerja untuk menyelesaikan persoalan bangsa, bukan membahas mengenai capres di Pilpres 2024. 

Baca Juga: Jawaban Zulkifli Hasan saat Ditanya Jadi Cawapres Ganjar Pranowo: Saya Sudah Dekatnya Sama Pak Erick

Untuk urusan capres dan cawapres sejatinya diserahkan kepada pengurus partai masing-masing. 

"Ini harus ada perbaikan konsistensi antara ucapan, perbuatan dan kebijakan harus selaras. Kalau sejak awal sudah tegas tidak ada rangkap jabatan tidak ada seperti ini," ujar Pipin. 

"Ke depan harus diperbaiki kalau mau jadi menteri lepas ketua umum partainya, biar yang bicara capres ini para ketum partai. Menterinya bekerja untuk rakyat," imbuhnya. 

 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV