Analisis Pengamat: Jumlah Koalisi di Pilpres Tergantung Hasil Negosiasi Partai Politik

JAKARTA, KOMPAS.TV – Jumlah koalisi yang terbentuk pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tergantung proses negosiasi, terutama antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan stakeholder yang ditunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat politik, Khoirul Umam, menjelaskan hal itu menjawab pertanyaan pembawa acara Satu Meja The Forum, Kompas TV, Budiman tanuredjo, tentang perkiraan jumlah koalisi setelah adanya pertemuan di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN).

Pertemuan yang dimaksud adalah kegiatan Silaturahmi Ramadan, yang digelar pada Minggu (2/4/2023) lalu.

“Semuanya tergantung pada proses negosiasi, terutama dalam konteks ini antara PDIP sebagai pemilik golden ticket, dengan stakeholder yang ditunjuk oleh Pak Jokowi, apakah kemudian Gerindra atau siapa pun,” tuturnya, Rabu (5/4/2023).

Tapi terlepas dari itu, sebelum masuk ke konteks negosiasi dengan PDIP, lanjut Budiman, jika dicermati lima partai politik besar yang saat itu bertemu bersepakat mengusung satu kandidat capres, akan sulit menentukan cawapresnya.

Baca Juga: Syarat Gabung Koalisi Besar Capres dari PDIP, Budiman: Itu Memang Sikap Partai

Sebab, dari masing-masing partai politik sudah memiliki calon potensial yang akan diusung.

“Satu, Pak Airlangga Hartarto. Munas Golkar amanahnya sudah clear. Kalau kemudian hasil munas tersebut tidak dijalankan, mungkinkah Golkar memberikan tiketnya secara cuma-cuma kepada siapa pun yang kemudian belum tentu menang juga di Pilpres 2024?”

Kedua, kata dia, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang ketua umumnya, yakni Muhaimin Iskandar sudah begitu serius berikhtiar untuk dapat mencalonkan diri.

“Cak Imin memiliki ikhtiar yang cukup clear, cukup serius, dan itu dilakukan berkali-kali dan sudah lama. Artinya apa? Ini adalah sebuah upaya, kalau kemudian disatukan dengan Pak Prabowo, dilokalisir, itu lebih memungkinkan.”

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV