Pencopotan Pejabat yang Doyan Pamer Harta, Efektif atau Tidak?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejak maraknya fenomena pejabat pamer harta kekayaan, setidaknya terdapat empat pejabat negara yang dicopot dari jabatannya.

Mulai dari eks pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Esha Rahmansah Abrar, dan terbaru, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra.

Baca Juga: Heboh Anak-Istri Pejabat Pamer Kekayaan, Peneliti: Ada Kultur Kekuasaan yang Memuliakan Uang

Pencopotan pejabat ini dilakukan dengan berbagai alasan, termasuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak sesuai hingga untuk tujuan mempermudah pemeriksaan.

Lantas, apakah pencopotan pejabat yang gemar pamer harta ini efektif untuk membuat pejabat yang lain tidak melakukan perilaku yang sama?

Peneliti psikologi sosial cum Direktur Kajian Representasi Sosial Indonesia Dr. Risa Permanadeli berpendapat bahwa itu bukan kebijakan yang tepat jika tujuannya untuk menghilangkan perilaku koruptif para pejabat.

Risa menyebutkan kasus Gayus Tambunan yang heboh pada 2010 lalu. Kasus serupa kini kembali muncul dengan nama Rafael Alun. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi masih tumbuh subur di Indonesia, dan tidak terjadi pada pejabat yang pamer harta saja.

“Artinya ada satu kultur di Kementerian Keuangan yang membuat siapa saja di situ bisa seperti Gayus. Yang apes Rafael Alun,” kata Risa dalam program acara Rosi di Kompas TV, Kamis (23/3/2023).

Baca Juga: Daftar Pejabat Negara Dicopot Buntut Pamer Harta, Terbaru Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra

Tak hanya itu, imbauan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan pejabat untuk tidak bersikap hedon juga tidak efektif. 

Penulis : Fiqih Rahmawati Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV