Yusril: Putusan yang Menghukum KPU Tunda Tahapan Pemilu Keliru, PN Jakpus Tidak Berwenang Mengadili
Hukum | 2 Maret 2023, 21:11 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melanjutkan tahapan Pemilu 2024 dinilai keliru.
Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, gugatan Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima terkait verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 merupakan perkara gugatan biasa.
Sengketa yang terjadi adalah antara penggugat dalam hal ini Partai Prima, dan tergugat yakni KPU, tidak menyangkut pihak lain, selain tergugat atau para tergugat dan turut tergugat saja, sekiranya ada.
Untuk itu, putusan dari gugatan tersebut tidak berlaku umum dan mengikat siapa saja, atau istilah dalam bahasa Latinnya, erga omnes.
Baca Juga: PN Jakpus Perintahkan KPU Tunda Pemilu, PKS: Gugatan Partai Prima Bentuk Melawan Hukum
Ini berbeda dengan putusan di bidang hukum tata negara dan administrasi negara seperti pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi atau peraturan lainnya oleh Mahkamah Agung yang bersifat berlaku bagi semua orang (erga omnes).
"Jika gugatan ingin dikabulkan majelis hakim, maka putusan itu hanya mengikat Partai Prima sebagai penggugat dan KPU sebagai tergugat. Tidak mengikat partai-partai lain, baik calon maupun sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024," ujat Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/3/2023).
Yusril menambahkan, jika majelis berpendapat gugatan Partai Prima beralasan hukum, maka KPU harus dihukum untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Partai Prima, tanpa harus mengganggu partai-partai lain dan mengganggu tahapan Pemilu.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu juga menilai, gugatan Partai Prima adalah sengketa administrasi pemilu yang prosedurnya harus dilakukan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan.
Baca Juga: Gugatan Partai Prima terhadap KPU Dikabulkan, Hakim Putuskan Tahapan Pemilu 2024 Ditunda
Penulis : Johannes Mangihot Editor : Vyara-Lestari
Sumber : Kompas TV