Soal Perjanjian Prabowo-Anies, Pengamat: Membuktikan Kontrak Politik Rentan untuk Tak Dipenuhi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyebut isu perjanjian politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan yang tengah ramai diperbincangkan membuktikan kontrak politik rentan tak dipenuhi.

"Ini (perjanjian Prabowo-Anies) sekali lagi membuktikan bahwa kontrak politik yang ditandatangani oleh aktor politik itu sangat rentan untuk tidak dipenuhi," kata Burhanuddin dalam Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (31/1/2023). 

Dia mengatakan perjanjian politik sangat rentan untuk tidak terpenuhi karena tidak bersifat hukum.

"Perjanjian politik sangat rentan tidak terpenuhi karena sifatnya tidak bersifat hukum, tapi bersifat fatsun etis."

Burhanuddin menyebut, terkait perjanjian, ini bukan pertama kalinya dialami Prabowo Subiantio.

Dia pun kemudian menyinggung terkait perjanjian batu tulis saat Prabowo mendampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri maju di Pilres 2009 lalu.

Di mana saat itu, Megawati maju sebagai calon presiden (capres), dan Prabowo sebagai wakil presiden (wapres). 

Baca Juga: Soal Perjanjian Politik Anies-Prabowo, Waketum Gerindra: Bila Tak Dipatuhi, Enggak Masalah

Adapun salah satu pasal dalam Perjanjian Batu Tulis adalah komitmen Megawati mendukung pencalonan Prabowo di Pilpres 2014.

Namun perjanjian tersebut kemudian tidak jadi nyata, di Pilpres 2014 silam PDIP mengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV