> >

Nasdem: Menempatkan Anies Sebagai Oposisi itu Tidak Pas, karena Kami Dukung Jokowi

Rumah pemilu | 20 Desember 2022, 14:40 WIB
Wakil Ketua Umun Partai Nasdem Ahmad Ali di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2022). (Sumber: Fadel Prayoga/Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, pihaknya tak setuju dengan penilaian sejumlah pihak, yakni memposisikan Anies Baswedan sebagai oposisi dari pemerintahan. 

Ia menjelaskan, hingga saat ini Partai Nasdem masih menjadi bagian dari partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca Juga: Nasdem: Anies ke Masjid Raya Baiturrahman Murni Salat Jumat, Tidak Ada Deklarasi apalagi Kampanye

"Tentunya menempatkan Pak Anies sebagai oposisi itu hal yang tidak pas, karena posisi Nasdem saat ini adalah partai yang sedang berada di pemerintahan," kata Ahmad Ali seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (20/12/2022). 

 

Ia lantas mengakui, tidak semua program pada zaman pemerintahan Jokowi itu buruk. Nasdem, kata Ahmad Ali, memiliki visi untuk melanjutkan program-program yang sifatnya sesuai dengan kepentingan masyarakat. 
Sementara yang belum sesuai, perlu diperbaiki. Selain itu, tak elok rasanya jika program dari pemerintahan sebelumnya dihapus tiap berganti tampuk kekuasaan. 

Menurut dia, perlu ada pembangunan yang berkesinambungan agar terasa manfaatnya. 

"Tentunya yang kami inginkan adalah kami ingin program-program pembangunan yang ada di bangsa ini, tidak bisa kemudian setelah selesai satu rezim, terus penguasa berikutnya datang untuk menghapus jejak penguasa lama. Enggak boleh begitu," ujarnya.

Ia menambahkan, program era Jokowi juga harus dilaksanakan di pemerintahan selanjutnya. 

Salah satu contohnya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah dimandatkan oleh UU. Ketika Presiden Jokowi lengser pada 2024, sudah menjadi kewajiban pemimpin selanjutnya untuk meneruskan pembangunan IKN. 

"Jadi tidak boleh karena atas nama perubahan, UU kita tambal. Sekarang ketika kemudian tadi katakan Anies jadi presiden, UU yang memerintahkan itu sepanjang UU tidak diubah, Anies punya kewajiban untuk melakukan itu, kan," kata Ahmad Ali.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas.com


TERBARU