> >

JATAM Beber Sejumlah Wilayah Diduga Tempat Anggota TNI-Polisi Bekingi Mafia Tambang, Ini Daftarnya

Peristiwa | 16 Desember 2022, 11:40 WIB
Foto ilustrasi. Tambang ilegal di kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Soeharto KM 48, Desa Bukit Merdeka, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), dihentikan operasionalnya oleh Pomdam VI Mulawarman bersama  KLHK, Kamis (24/3/2022). (Sumber: Kompas.id/Sucipto)

JAKARTA, KOMPAS.TV -  Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar menyebut, beberapa wilayah di luar Pulau Jawa diduga jadi tempat beking tentara-polisi beroperasi terkait dugaan tambang ilegal. 

Melky juga membenarkan terkait pernyataan Menko Polhukkam Mahfud MD pada Kamis (15/12/2022) kemarin soal aparat yang diduga jadi beking mafia, termasuk mafia tambang ilegal. 

"Keduanya (oknum TNI-Polri). Kan tidak hanya polisi itu yang bermain," papar Melky, Jumat (16/12) saat dihubungi KOMPAS.TV.

Baca Juga: JATAM Benarkan Mahfud MD soal Dugaan TNI-Polisi Bekingi Mafia Tambang, Ini Contoh dan Polanya

Dalam data JATAM, para oknum anggota TNI-Polri ini diduga bekingi sejumlah wilayah diduga tempat mafia tambang ilegal. 

Daftar wilayah tambang ilegal itu, berdasarkan keterangan Melky yang bersumber dari data JATAM itu berada di Jambi sampai Pulau Buru. 

"Di Kaltim, Kaltara, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Pulau Bangka, di Pulau Buru dan lain-lain," paparnya. 

Lantas, Melky menyebut soal operator di level wilayah itu yang disebut bisanya dilakukan oleh aparat dengan tingkatan lebih rendah. 

"Operatornya, biasanya yang ada di lapangan, berpangkat kecil," paparnya. 

"Tetapi, oknum-oknum ini, tentu tidak sendirian, ada kepentingan besar di baliknya, yaitu atasan," sambung Melky. 

Baca Juga: Mahfud MD: Soal Beking-bekingan Ini Sudah Lama, Cuma Tidak Ada yang Berani Ngomong Saja

Penulis : Dedik Priyanto Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV


TERBARU