> >

Hakim Heran Penyidik Polres Jaksel Tak Buat Tanda Terima Barang Bukti: Beli Gorengan Saja Pakai Resi

Hukum | 11 November 2022, 11:33 WIB
8 saksi dihadirkan di sidang terdakwa AKP Irfan Widyanto dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (26/10/2022). (Sumber: KOMPAS TV)

Setelah mendengar jawaban Arsyad tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Polres Jakarta Selatan tersebut tidak profesional.

Menurut hakim, sudah semestinya penyitaan atau penyerahan barang bukti harus dengan berita acara.

"Enggak main serah-serah begitu saja kayak menyerahkan beli goreng pisang," kata Hakim.

Baca Juga: Ternyata Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Pisah Rumah, Seragam Disiapkan Ajudan

Jangankan barang bukti, Hakim melanjutkan, membeli gorengan pisang saja menggunakan tanda terima sebagai bukti pembayaran.

"Beli goreng pisang saja pakai tanda terima, pakai resi, beli makanan saja pakai tanda terima apalagi barang bukti," ucap dia.

Seperti diketahui, Arsyad Daiva dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus Obstruction of Justice dengan terdakwa AKP Irfan Widyanto.

Irfan Widyanto merupakan anggota Polri dengan jabatan terendah yang menjadi tersangka obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan kematian Brigadir J.

Baca Juga: Saksi Sebut Tak Ada yang Berani Lawan Perintah Ferdy Sambo, Semua Langsung Dilaksanakan

Menjabat sebagai Ajun Komisaris Polisi (AKP), Irfan diduga merupakan kepanjangan tangan Ferdy Sambo untuk mengambil dan merusak CCTV di sekitar Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Rumah tersebut merupakan tempat kejadian perkara (TKP) pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang dilakukan Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer, Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf.

Dalam kasus obstruction of justice ini, ketujuh terdakwa dijerat Pasal 49 jo Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Para terdakwa juga dijerat dengan Pasal 48 jo Pasal 32 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV


TERBARU