PDIP Minta Jokowi Belajar dari Gusdur untuk Sampaikan Maaf Negara bagi Soekarno dan Keluarga

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai pemerintah atau negara tetap harus meminta maaf kepada Presiden pertama RI Soekarno dan keluarga.

Pasalnya, suara-suara kebenaran Proklamator RI Soekarno dan keluarganya telah dibelokkan oleh rezim Orde Baru.

Demikian Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan Soekarno bukanlah pengkhianat bangsa. Namun, belum ada permohonan maaf atas perlakuan negara terhadap sang proklamator serta keluarganya.

“Kita tahu bagaimana perlakuan dari pemerintahan yang sangat otoriter saat itu terhadap Bung Karno dan juga keluarganya. Sampai misalnya Ibu Megawati Soekarnoputri, untuk sekolah saja, itu tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena aspek-aspek politik,” kata Hasto, Kamis (10/11/2022).

Baca Juga: Ferdy Sambo Dinilai Temperamental, Aryanto: Tidak Sesuai Pasti Dimarahi

“Nah ini tentu saja apa yang diartikan sebagai suara kebenaran itu juga sebaiknya direspons oleh pemerintah.”

Pemerintah, lanjut Hasto, harusnya berkaca dari apa yang telah dilakukan oleh Presiden Ketiga RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Gusdur atas peristiwa tahun 1964 menyampaikan dengan tegas permohonan maaf kepada keluarga korban 1965, terlepas dari konstelasi perang dingin pada saat itu.

Apalagi, sambung Hasto, dunia internasional menerima fakta tentang seorang Soekarno. Bagaimana pidato Bung Karno di Markas PBB berjudul “To Build The World a New”, masih dianggap memiliki relevansi yang sangat kuat tentang pentingnya reformasi PBB.

“Dunia menerima Bung Karno. Bahkan di Konferensi Islam Asia Afrika, Bung Karno juga mendapat gelar sebagai pendekar pembebas dan pahlawan kemerdekaan bangsa Islam,” ujar Hasto.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV