Kepuasan Publik pada Sektor Hukum di Titik Terburuk, Wapres: Saya Minta Tuntaskan, Lakukan Reformasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hasil Survei Litbang Kompas terbaru yang dirilis pada Senin (24/10/2022) menunjukkan kepuasan publik terhadap penegakan hukum terjun ke titik terburuk. Hal itu direspons oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.

"Saya minta bahwa semua kasus-kasus yang menurunkan persepsi pada pemerintah itu dituntaskan, Kemudian juga dilakukan reformasi di dalam, sehingga kepercayaan masyarakat akan kembali," kata Ma'ruf, Senin (24/10) menukil Kompas.com.

Ma'ruf menilai, penurunan kepuasan publik itu disebabkan oleh kasus-kasus tertentu. Jika lekas dituntaskan, ia yakin kepuasan masyarakat segera membaik.

"Saya kira itu soal waktu ya, saya berharap bahwa justru ini yang nantinya akan membawa persepsi masyarakat kembali menjadi lebih baik lagi," imbuhnya.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas: Citra Kepolisian Anjok, dari 75 Persen ke 48,6 Persen

Sebelumnya Litbang Kompas telah melakukan survei terhadap 1.200 responden sejak 24 September hingga 7 Oktober 2022. Dari survei itu, ditemukan angka kepuasan publik terhadap penegakan hukum menurun drastis.

“Hampir tidak ada yang berhasil memuaskan mayoritas publik. Singkatnya, dari lima aspek yang diukur, hanya satu yang mendapatkan skor kepuasan di atas 50 persen,” kata Rangga Eka Sakti, peneliti Litbang Kompas, menyitat Harian Kompas, Senin (24/10).

Adapun lima aspek yang dimaksud meliputi, penuntasan kasus hukum (54,8 persen), jaminan perlakuan yang sama kepada semua warga (45,3 persen), dan pemberantasan korupsi, kolusi serta nepotisme (42,9 persen).

Selain itu, kepuasan penuntasan kasus kekerasan oleh aparat atau hak asasi manusia berada di angka 45,8 persen, diikuti pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum dengan kepuasan terendah, 33,1 persen.

Baca Juga: Pembunuhan Perempuan Tol Becakayu: Berawal dari Prank, Korban Diikat dengan Dalih Konten Podcast

Penulis : Rofi Ali Majid Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV/Harian Kompas/Kompas.com