Usul Hukum Adat untuk Lepas dari Jerat KPK, ICW Minta Pengacara Lukas Enembe Baca Buku Hukum Pidana
Peristiwa | 12 Oktober 2022, 10:18 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe untuk membeli buku tentang hukum pidana.
Sehingga dapat memahami secara utuh bagaimana tata cara atau alur dalam penaganan suatu perkara.
Demikian Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada KOMPAS TV, Rabu (12/10/2022).
“Indonesia Corruption Watch berharap pengacara Lukas Enembe segera bergegas membeli buku tentang hukum pidana dan membacanya secara perlahan,” ucap Kurnia Ramadhana.
“Agar kemudian dapat memahami secara utuh bagaimana alur penanganan suatu perkara.”
Baca Juga: KPK Anggap Usulan Hukum Adat Pengacara Lukas Enembe Cederai Nilai Luhur Masyarakat Papua
Patut diingat, kata Kurnia, penyidikan hanya dapat diberhentikan karena kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.
“Keseluruhan ini diatur secara rinci dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP,” ujar Kurnia.
“Karena perkara ini diusut oleh KPK, pengacara Lukas juga harus menambah referensi dengan membaca ketentuan Pasal 40 UU KPK yang menyatakan bahwa KPK dapat menghentikan penyidikan jika penanganannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.”
Kurnia pun menegaskan, dua regulasi itu sama sekali tidak menyebutkan alasan penghentian penyidikan karena seseorang diangkat sebagai Kepala Suku.
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV