> >

Pakar Digital Forensik: Kebocoran Data Salah Penyelenggara Sistem Elektronik, Bukan Masyarakat

Hukum | 12 September 2022, 20:52 WIB
Pakar digital forensik, Ruby Alamsyah, menyebut kebocoran data merupakan kesalahan penyelenggara sistem elektronik, bukan masyarakat. Ia menyayangkan pernyataan Menkominfo dan Kepala BSSN terkait kasus kebocoran data elektronik masyarakat dalam Sapa Indonesia Malam, Senin (12/9/2022). (Sumber: Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar digital forensik, Ruby Alamsyah, menyebut kebocoran data merupakan kesalahan penyelenggara sistem elektronik, bukan masyarakat.

Ia juga menyayangkan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate beberapa hari lalu yang meminta masyarakat untuk menjaga nomor induk kependudukan (NIK) dan sering mengganti password atau kata sandi.

"Kalau kebocoran data seperti yang terjadi saat ini atau pun selama tiga tahun terakhir, itu bukan salah masyarakat Pak Menteri, yang salah adalah penyelenggara sistem elektronik," ujar Ruby dalam pernyataan yang ditujukan kepada Menkominfo dalam Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Senin (12/9/2022).

Baca Juga: Menkominfo Himbau Cegah Kebocoran Data,  Jaga N.I.K. Pribadi

Selain itu, Ruby mengomentari pernyataan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian yang menurutnya tidak mendukung kesadaran masyarakat tentang keamanan teknologi informasi (TI).

"Kebocoran data pribadi masyarakat itu bukan berdampak langsung terkait gangguan sistem elektronik, ini kerugiannya jelas ada di masyarakat," tegasnya.

Ruby menjelaskan, kebocoran data masyarakat bisa disalahgunakan sehingga berdampak luar biasa. Masyarakat, kata dia, bisa menjadi korban maupun calon korban.

Sebelumnya, Hinsa meminta masyarakat untuk tetap tenang atas dugaan kebocoran data dan mengatakan bahwa tidak ada sistem elektronik yang terganggu.

"Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini, sistem elektronik ya," kata Hinsa kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/2022), dilansir dari Antara.

Baca Juga: Pengamat Keamanan Siber Sebut Hacker Bjorka Bisa Dijerat UU ITE: Masalahnya Nangkepnya

Ruby menegaskan bahwa pernyataan tersebut memberi kesan bahwa Kepala BSSN tidak mendukung keamanan TI di dalam pemerintahan.

"Kalau kebocoran data ini dilihat dari sudut pandang seperti itu, waduh bagaimana teman-teman SDM (sumber daya manusia) di instansi pemerintahan? Kepala BSSN-nya saja seperti itu," ujarnya.

Penulis : Nadia Intan Fajarlie Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV/Antara


TERBARU