> >

Menpan RB Azwar Anas Bakal Dorong Program Digital Birokrasi Biar Tak Berbelit-Belit

Politik | 7 September 2022, 22:36 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Menpan RB melakukan serah terima jabatan kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas yang baru di Kemenpan RB, Rabu (7/9/2022). (Sumber: Dok. Humas Kemenpan RB)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas bakal mendorong pembangunan birokrasi yang cekatan dan tidak berbelit-belit.

Hal itu menjadi mandat dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang perlu diselesaikan saat menunjuk dirinya sebagai Menpan RB. 

Menurut Azwar dalam jangka pendek, dirinya akan fokus pada tiga prioritas, yaitu digitalisasi struktur, digitalisasi kompetensi, dan budaya digital.

Baca Juga: Abdullah Azwar Anas Dilantik Jadi Menpan RB, Jokowi : ''Track Record'' Jelas, Saya Lihat Langsung

Kebijakan ini berkaca dari kemajuan teknologi yang bisa dikembangkan di pemerintahan. 

"Dulu ATM dimana-mana, sekarang orang sudah tidak menggunakan ATM karena beralih jadi cashless. Ke depan birokrasi juga sama, digital birokrasi itu menjadi pilihan. Inilah yang akan kami teruskan dari ide pandangan dari Prof Mahmud MD, Pak Tjahjo Kumolo, dan arahan Presiden," ujarnya saat serah terima jabatan Menpan RB dari Mahfud MD di Kantor Kemenpan RB, Rabu (7/9/2022).

Mantan Bupati Banyuwangi ini menilai peningkatan kualitas pelayanan publik utamanya yang ada di struktur pemerintahan terbawah seperti kelurahan dan kecamatan, harus segera digenjot.

Ia siap bekerja sama dengan pejabat dan pegawai di lingkungan Kemepan RB maupun instansi paguyuban untuk dapat mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo membangun birokrasi yang cekatan dan tidak berbelit-belit. 

Baca Juga: 4 Nama Ini Disebut Berpeluang Gantikan Tjahjo Kumolo Jadi Menpan RB, Salah Satunya Ada Ahok

"Selama saya menjadi Bupati Banyuwangi, jajaran Kemenpan RB ini memaksa saya untuk berpikir lebih cepat, kreatif, dan terukur. Ke depan kami berharap dapat terus memberikan guidance pada pemerintah daerah atau pusat dalam membangun pelayanan publik yang prima," ujarnya. 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV


TERBARU