> >

Soal Data Kependudukan dalam Pemilu 2024 Jadi Sorotan Komisi II DPR: Bermula dari e-KTP

Rumah pemilu | 14 Juli 2022, 06:02 WIB
Anggota DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus.  (Sumber: Dok. Humas DPR RI)

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk saling berkoordinasi ihwal data kependudukan dalam rangka pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 mendatang. 

"Komisi II bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu telah menyetujui Peraturan KPU atau PKPU untuk menggunakan data base kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yang telah dimutakhirkan," kata Guspardi, Kamis (14/7/2022). 

Baca Juga: Komisi II DPR RI Minta KPU Tak Malas Sosialisasikan PKPU ke Peserta Pemilu 2024

Menurut dia, biasanya masalah yang muncul pada pemilu sebelumnya, yaitu awalnya dari perekaman e-KTP. Terdapat sejumlah persoalan data kependudukan, seperti penerbitan KTP elektronik di tengah ketersediaan blanko yang terbatas.

"Jika terdapat kekurangan blanko e-KTP maka Pemprov diharapkan segera melaporkan kepada pemerintah pusat. Karena Kemendagri telah menjamin ketersediaan blangko," ujarnya. 

Politikus PAN itu meminta KPU untuk mengantisipasi dan meminimalisir berbagai persoalan yang akan muncul terkait persiapan Pemilu 2024. Dirinya menyoroti soal daftar pemilih tetap atau DPT yang selalu menjadi masalah setiap pelaksanaan pesta demokrasi. 

"Data penduduk yang sudah meninggal, pindah alamat, pemilih pemula, status perkawinan, TNI/Polri yang sudah pensiun dan lain sebagainya harus dapat diselesaikan dan jangan masalah seperti ini terulang lagi. Mengingat tahapan pemilu sudah dimulai tanggal 14 Juni 2022," ujarnya.

Oleh karena itu, harus ada terobosan yang lebih proaktif antara penyelenggara pemilu dengan pemda dengan melakukan konsolidasi dan bersinergi dalam rangka persiapan menghadapi Pemilu 2024. 

Baca Juga: Pimpinan Bawaslu: Seluruh Pemantau Pemilu 2024 Akan Dibekali Alat Kerja

Selain itu, diperlukan juga pencocokan antara data di pemerintah daerah dengan data DPT yang dimiliki KPU.  

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV


TERBARU