ACT Bisa Kembali Peroleh Izin Pengumpulan Uang dan Barang, Asalkan Penuhi Syarat Ini
Peristiwa | 6 Juli 2022, 11:48 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Sosial (Kemensos) mengatakan lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT) masih memiliki peluang untuk kembali mendapatkan izin terkait pengumpulan uang dan barang (PUB).
Direktur Potensi Sumber Daya Sosial Kemensos Rasman mengatakan, hal tersebut dapat ACT lakukan dengan syarat memperbaiki manajemen pengelolaan uang sesuai dengan ketentuan serta mengajukan izin baru kepada Kemensos.
"ACT bisa melakukan perbaikan dalam manajemen pengelolaan uang dan barang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Artinya dengan begitu, ACT harus mengajukan izin baru kepada Kemensos," kata Rasman dalam program dialog Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Rabu (6/7/2022).
Pengelolaan keuangan PUB
Terkait dengan pengelolaan keuangan, Rasman menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, penyelenggara PUB hanya diperbolehkan mengambil sebanyak-banyaknya 10 persen untuk pembiayaan usaha atau operasional yayasan.
Bahkan, kata Rasman, 10 persen itu hanya diperbolehkan untuk pengumpulan dana non bencana. Sementara dana yang dikumpulkan untuk bencana 100 persen sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat.
Sedangkan ACT, dari hasil analisa dan pemeriksaan mengatakan bahwa telah menggunakan rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan.
Baca Juga: Anwar Abbas Kritik Gaji dan Fasilitas Petinggi ACT: Hedonis dan Materialistik
"Perlu diinformasikan yang 10 persen itu untuk non bencana sedangkan untuk bencana sepenuhnya diserahkan ke masyarakat," jelas Rasman.
Lebih lanjut, Rasman juga mengatakan dari kejadian ACT ini pihaknya akan melakukan pembinaan bagi penyelenggara pemegang izin PUB untuk tidak terlambat menyetor laporan keuangan kepada Kemensos.
Penulis : Nurul Fitriana Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV