Anggota DPRD Sebut Perubahan Nama Jalan di Jakarta Tak Ada Urgensi, Justru Timbulkan Masalah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Perubahan nama 22 jalan di Jakarta dinilai tidak memiliki urgensi. Sebaliknya perubahan nama jalan justru menimbulkan masalah.

"Menurut saya tidak ada urgensinya, untuk apa? Justru saya khawatir ke depannya akan menimbulkan banyak masalah," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth, Jakarta, Minggu (26/6/2022).

Menurut Kenneth, dalam melaksanakan kebijakan, sebaiknya Pemprov DKI melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum mengeksekusi kebijakan tersebut.

Kebijakan perubahan nama jalan di Jakarta, lanjut Kenneth, memiliki konsekuensi yang berdampak pada perubahan data administrasi warga setempat.

Pasalnya, dengan adanya perubahan nama tersebut, otomatis masyarakat harus mengubah sertifikat rumah, data alamat IMB, Kartu Keluarga, KTP, BPKB, dan STNK.

"Sedangkan untuk bisnis harus mengganti alamat dokumen, akta notaris, TDP, NPWP, dan SIUP yang butuh biaya tidak sedikit," kata anggota Komisi D itu.

Baca juga: Sekjen PDIP: Sudah Dukung Anies Baswedan, Nasdem Harus Sosialisasi Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Terkait hal itu, Kenneth meminta Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya harus bertanggung jawab mencari solusi terkait pembiayaan administrasi masyarakat yang datanya berubah.

"Permasalahannya yang saya khawatirkan cuma satu, uang untuk menanggung biaya tersebut mau diambil dari mana? Kalau mau dibebankan lewat APBD, saya rasa tidak mungkin. Saya yakin bahwa Anggota DPRD juga tidak akan setuju, termasuk saya."

"Apalagi pasca pandemi Covid-19 selama dua tahun ini APBD DKI Jakarta mengalami banyak sekali refocusing dan pengurangan anggaran, jadi tidak mungkin sekali jika diharuskan menanggung beban kebijakan yang seperti ini," tuturnya.

Penulis : Baitur Rohman Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV